Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengungkap ada keanehan terkait keputusan pemerintah menggunakan vaksin luar negeri untuk vaksinasi massal dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Jatim Tertinggi di Indonesia, Gubernur Khofifah: Bekal Masyarakat Masuki Transisi Pandemi ke Endemi
Hal ini disampaikan Siti Fadilah dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari YouTube tvMu Channel, Sabtu (27/3).
“Dalam hati saya tidak tahu atas pertimbangan apa pemerintah mengimpor vaksin-vaksin dari luar negeri? Kalau sudah tahu, kenapa tidak disiapkan dari awal (vaksin dalam negeri)," katanya.
Ia mengamini, proses pembuatan vaksin yang baik dan benar membutuhkan proses lama, bisa memakan waktu 18 bulan hingga dua tahun.
Oleh karenanya, ia heran saat awal mula kemunculan Covid-19 di Indonesia, pemerintah tak membutuhkan waktu lama untuk memesan vaksin dari luar negeri.
"Dalam hati saya bertanya, apakah vaksin impor itu sudah pasti cocok dengan tubuh kita? Oh, tapi ada penelitian di Bandung tentang Sinovac, tapi untuk (vaksin) yang lain tidak ada," tegasnya.
Keanehan kembali ia rasakan saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19.
"Tiba-tiba penelitian Sinovac di Bandung belum selesai, tapi tanggal 13 Januari presiden kita divaksin di depan semua rakyat, melalui TV kita melihat presiden divaksin yang katanya Sinovac," demikian mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
