Moh Abdul Qodir Ketua DPC PKB Gresik, bertekad untuk mengembalikan kejayaan partai yang didirikan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid, red) itu, seperti pada era kepemimpinan KH Robbach Ma'sum (mantan Bupati Gresik dua periode).
- Sikap PMII Jombang pada Pemilu 2024: Tolak Kampanye Hitam dan Politik Uang!
- Hilangnya Tokoh NU Dari Kamus Sejarah Terbitan Kemendikbud, Gus Yasin: Ini Kecerobohan Nyata, Sadis!
- Terbukti Gaduh, HMI Desak Menteri Agama Minta Maaf dan Cabut SE 5/2022
Hal tersebut dikemukan Kaji Qodir sapaan akrab Ketua DPC PKB Gresik, saat mengelar reses (serap aspirasi masyarakat) pada, Sabtu, (3/4).
"PKB Gresik siap tarung all out, dengan turun langsung kebawah untuk melakukan sosialisasi amanat Muscab (Musyawarah Cabang). Sekaligus, melakukan penguatan kader melalui konsolidasi," ujar Ketua DPRD Gresik ini, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
"Kami ingin PKB di Kabupaten Gresik ini, makin solid dari tingkat DPC, PAC hingga Ranting. Dengan mendukung semua program-program yang diusulkan oleh kader PKB yang duduk di kursi DPRD," tuturnya.
Qodir berharap, pimpinan yang ada di bawah bisa menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat. Melalui rumah aspirasi itu masyarakat bisa memberikan masukan dalam mencetuskan pokok pikiran (Pokir) untuk disampaikan melalui Fraksi PKB.
Ditambahkan Kaji Qodir, meski pemilihan legislatif (Pileg) masih lama, namun dirinya berharap perolehan suara PKB ke depan lebih baik dari saat ini. Oleh karena itu, konsolidasi kader partai dinilai penting untuk mendongkrak perolehan suara di Pileg yang akan datang.
"Upaya ini, juga bagian dari upaya kami dalam nyauri (melunasi, red) hutang ke NU. Sebab, PKB ini didirikan NU pada 1998 dan pertama kali ikut Pemilu pada 1999. Saat itu kami memperoleh 18 kursi di DPRD Gresik, 2019 mendapat 13 kursi. Maka target ke depan, di Pileg 2024 sekurang-kurangnya dapat 16 kursi," pungkasnya.
- Wapres Targetkan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem di 212 Kabupaten/Kota
- Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI
- Muhaimin Minta Segera Swab Test 46 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Di DPR
