Dampak Perubahan Permenperin No 3/2021 Bisa Matikan Industri Mamin

Sejumlah industri makan minum (mamin) di Jawa Timur (Jatim) yang tergolong sebagai industri pengguna tidak mendapatkan pasokan gula rafinasi.

Baca Juga

Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 3 Tahun 2021 yang mempersyaratkan bahwa izin impor hanya diberikan kepada industri gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Cholichul Hadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim dalam webinar bertajuk “Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur”, Rabu (7/4).

"Perubahan Permenperin No 3/2021 sama sekali tidak mencerminkan esensi utama dari peraturan tersebut tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional. Peraturan tersebut justru mematikan industri pengguna karena tidak memperoleh jaminan pasokan gula rafinasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya," kata Cholichul Hadi.

Industri mamin di Jawa Timur, sambung Cholichul Hadi, sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur.

"Terbitnya Permenperin No 3/2021 mengakibatkan perusahaan industri tersebut tidak dapat memasok gula rafinasi karena semua izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010. Sementara itu, jika industri mamin Jawa Timur harus mengupayakan pasokan gula rafinasi dari luar Jawa Timur, biaya operasionalnya akan membengkak, waktu yang dibutuhkan untuk supplynya lebih lama dantidak kompetitif,” ungkappnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR), Dwiatmoko Setiono, menambahkan, Permenperin No 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010 dalam hal pasokan gula rafinasi.

"Padahal, industri mamin di Jawa Timur selama ini sudah mendapat pasokan gula rafinasi dengan spesifikasi khusus dari perusahaan industri yang izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010," ucapnya.

Hal tersebut mengganjal karena pada peraturan sebelumnya tidak ada ketentuan terkait impor gula dan pasokan gula rafinasi berdasarkan izin usaha yang terbit sebelum atau sesudah 25 Mei 2010.

“Permenperin No 3/2021 selayaknya dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri, malah menyebabkan kerugian pada industri pengguna karena kesulitan pasokan gula rafinasi dan membengkaknya biaya operasional. Kerugian ini belum

terhitung dengan berhentinya dampak ikutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini,” jelasnya.

Webinar bertajuk “Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur” yang diselenggarakan secara virtual oleh Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Timur.

Hadir dalam webinar tersebut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo, Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Jawa Timur K.H. Muhammad Zaki, Ketua FLAIPGR Dwiatmoko Setiono, dan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

Permenperin

Industri Mamin

BERITA LAINNYA