Gus Yani Nikahkan Pasangan Janda dan Duda Saat Launching MPP DPTSP Gresik

Gus Yani saat menikahkan pasangan janda dan duda di MPP DPTSP Gresik/Ist
Gus Yani saat menikahkan pasangan janda dan duda di MPP DPTSP Gresik/Ist

Pasangan Jamin (58) dan Siti Asiah (53) warga Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, memilih Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Gresik.


Pernikahan pasangan duda dan janda itu sangat istimewa karena bertepatan dengan adanya Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Diah Nataliza untuk membuka Grand Launching MPP DPTSP Gresik.

Bahkan, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang mendampingi Deputi Menpan didaulat sebagai saksi dadakan oleh kedua mempelai saat melaksanakan akad nikah di Balai Kemenang yang berada di MPP.

“Karena sudah menikah, keduanya pengantin ini KTP nya juga baru dan statusnya menjadi kawin,” kata Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (7/4).

"MPP ini bisa dipakai sebagai tempat akad nikah, karena balai nikahnya ada disini. Untuk itu, kami akan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan," ujarnya.

Ditambahkan Gus Yani, grand launching kali ini memang relaunching setelah pada 15 September 2019 sudah disoft launching.

“Mestinya grand launching kali ini dilakukan oleh Kemenpan RB Tjahjo Kumolo, namun mendadak pada pagi tadi Bapak Menteri dipanggil Presiden agar hadir pada rapat terbatas jadi diwakilkan ke Deputi,” tuturnya.

Dengan peresmian MPP ini, Gus Yani berharap bisa meningkatkan investasi di Gresik dengan berbagai kemudahan. 

Intinya, ada peningkatan pelayanan birokrasi terutama di bidang perijinan. Kami berkomitmen perijinan harus benar-benar cepat, efesien untuk buka investasi seluas-luasnya agar Investasi mengalir dan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat," tandasnya.

Sementara, Diah Nataliza yang mewakili Kemenpan RB saat menyampaikan bahwa MPP Gresik adalah MPP yang ke 40 di Indonesia. Sesuai yang diharapkan Presiden RI, agar MPP ini bisa melaksanakan percepatan reformasi birokrasi dan memudahkan proses perijinan.

“Agenda penting yang harus kita laksanakan yaitu, perbaikan kualitas pelayanan public agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Jangan lupa, agar SDM aparatur terus ditingkatkan,” pungkasnya.