Warga yang tergabung dalan Forum Pessrta BP Jamsostek mendatangi kantor DPRD Jatim pada Rabu (7/4).
- Sapa Warga Situbondo, Dokter Agung Bagikan 50 Kartu BPJS Ketenagakerjaan Untuk Sopir Ojol
- Bupati Mojokerto Siap Support BPJS Ketenagakerjaan Capai Target Universal Coverage
- Pemerintah Pusat Apresiasi Pemkab Jember Raih 2 Penghargaan Paritrana Award Nasional dan Provinsi Jatim
Kedatangan mereka ingin mengadukan karena santunan kematian dan beasiswa pendidikan yang sudah diklaimkan tak kunjung cair.
Menurut ketua Forum, Handoko Sunarto mengatakan kedatangannya ke DPRD Jatim untuk wadul karena hak-hak sebagai ahli waris dari BPJS tenaga kerja tak terbayarkan oleh BPJS.
“Para ahli waris yang datang mewakili dari beberappa daerah mengeluhkan santunan tak kunjung cair ini dari BPJS tenaga kerja mandiri skala mikro. Berbeda yang peserta BPJS dari perusahaan,” jelasnya.
Diungkapkan oleh Handoko, para peserta BPJS tersebut sudah melaksanakan haknya selama menjadi peserta BJS setiap bulannya.
"Sudah membayar sesuai dengan kewajiban. Namun, hak-hak kami untuk mendapat santunan sebagai ahli waris tak terbayar. Kami ingin mengadu ke pihak DPRD Jatim untuk diperjuangkan hak kami,” tambahnya.
Diterangkan Handoko, Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja disebutkan santunan kematian tanpa ada kecelakaan kerja sebanyak Rp 42 juta.
“Sedangkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebanyak Rp 48 juta,” tandasnya.
Sedangkan untuk bantuan beasiswa bagi ahli waris, kata Handoko, akan mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp 174 juta.
“Besaran tersebut dibayarkan bertahap bukan sekaligus,” sambungnya.
Namun, kata Handoko, sampai saat ini besaran santunan tersebut tak kunjung disalurkan kepada para ahli waris.
“Pihak BPJS Tenaga kerja selalu mengelak. Kami menuntut hak kami sebagai ahli waris yang berhak menerima,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Hidayat mengaku menerima aspirasi mereka dimana nantinya akan diteruskan untuk diperjuangkan.
“Fraksi Gerindra DPRD Jatim akan mengawal penuh agar hak-hak dari para ahli waris tersebut terpenuhi. Mereka menuntut hak yang harus dibayarkan pihak BPJS,” jelas pria yang juga ketua Komisi C DPRD Jatim.
Hidayat mengaku akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi kepada pihak BPJS tenaga kerja atas tak cairnya santunan bagi ahli waris peserta BPJS tenaga kerja.
"Tentunya akan kami libatkan anggota fraksi Gerindra yang berada di Komisi E DPRD Jatim yang mengurusi kesra untuk memperjuangkan aspirasi para ahli waris tersebut,” tutupnya.
- Caleg Terpilih DPRD Jatim, Mahdi Terus Melaju di Pilkada Probolinggo
- Trans Jatim Koridor Surabaya-Bangkalan Dibuka, DPRD Jatim: Harus Nyaman, Jangan Menguras Emosi
- Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi Terjadi Hari ini, Ada 18 Titik Di Jatim
