Pandemi Covid-19 selama setahun ini membuat perekonomian di Jawa Timur terpuruk. Bahkan capaian kinerja pemerintah sepanjang tahun 2020 terjadi anomali, karena catatan bagus yang ada di kertas tak sesuai dengan fakta di lapangan.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
Wakil ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyebut anomali kinerja perekonomian Pemprov Jatim itu bisa terlihat jelas dari data yang tersajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2020.
Sebagaimana diketahui kinerja penanaman modal dalam negeri di Jatim menjadi juara pertama secara nasional sepanjang tahun 2020. Bahkan perdagangan dalam negeri Jatim mengalami surplus Rp.91 triliun sepanjang tahun 2020.
Namun menurut data mutakhir, tren yang baik di bidang investasi dan perdagangan Jatim tak berbanding lurus dengan angka pengangguran yang semakin tinggi.
Sepanjang tahun 2020, ada kenaikan lebih dari 2 persen terhadap total pengangguran terbuka di Jatim sehingga menyentuh angka 5,26 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Jatim yang berjumlah 21 juta.
"Semua menjadi sia-sia jika kenyataannya pengangguran malah makin tebal. Bahkan bisa muncul pertanyaan sebenarnya investasi itu buat siapa? Surplus perdagangan itu menguntungkan siapa? Ini merupakan "warning" bagi Gubernur Jatim dan jajarannya," kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi Jumat (9/4).
Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera menyiapkan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan.
Kalaupun masih terkendala di masa pandemi ini, setidaknya Pemprov dapat memfasilitasi warga masyarakat agar memiliki keterampilan produktif. Salah satunya dengan membuka BLK milik Pemprov untuk warga masyarakat.
Di antara upaya yang bisa dilakukan Pemprov Jatim melalui Disnakertrans adalah dengan mendorong UPT BLK Disnakertran yang tersebar di 16 lokasi di Jawa Timur agar memperbanyak volume kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Sektor pekerjaan informal maupun non formal harus mendapatkan pemihakan yang lebih besar. Karena di sanalah 70 persen angkatan kerja di Jatim berada," beber politikus asal Pasuruan ini.
Gus Sadad sapaan akrab Anwar Sadad kembali mengingatkan, bahwa jika sampai tingkat pengangguran tak terkendali, maka kinerja Gubernur Jatim di sektor lain yang "moncer" akan menjadi sia-sia.
"Bonus demografi yang dimiliki Jatim saat ini bisa menjadi peluang dan masalah besar. Kuncinya, bagaimana pemprov Jatim mampu menfasilitasi penduduk angkatan kerja bisa bekerja dan memiliki pendapatan," pungkasnya.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
