Beda Dengan Sinovac dan AstraZeneca, BPOM Dinilai Pilih Kasih dan Terkesan Persulit Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam Tanya Jawab Cak Ulung bertema Apa Kabar Vaksin Nusantara?/RMOL
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam Tanya Jawab Cak Ulung bertema Apa Kabar Vaksin Nusantara?/RMOL

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai terlalu pilih kasih terkait keberadaan vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia, termasuk vaksin Nusantara.


Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Apa Kabar Vaksin Nusantara?' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).

Menurut Nihayatul, hingga kini uji klinis Vaksin Nusantara terkesan dipersulit. Hal tersebut berbeda dengan vaksin impor seperti Sinovac dan AstraZeneca yang kini sudah digunakan.

Nihayatul menjelaskan, BPOM tidak memberikan perkembangan dan koordinasi apa pun terkait uji klinis Vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Namun belakangan, kedua vaksin itu justru diberikan izin oleh BPOM.

"Tiba-tiba kita terkaget-kaget, wow, sudah keluar EUA-nya. Tapi Vaksin Nusantara ini mereka menolak dan memberikan detail sekali, sehingga informasi yang kita terima soal Sinovac, AstraZeneca maupun Nusantara tidak seimbang. Dalam pandangan saya, BPOM melakukan pencekalan," kata Nihayatul. 

Politisi PKB ini tak tinggal diam. Ia mengaku sempat meminta BPOM melakukan pendampingan proses Vaksin Nusantara. Namun, hal itu tidak terjadi.

“Nah, sekali lagi dalam pandangan saya, BPOM melakukan penckalan, apa pun namanya. Seharusnya BPOM melakukan pendampingan terhadap vaksin Nusantara ini," tandasnya.