Bupati Jember Hendy Siswanto kembali melakukan kunjungan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember. Diantaranya, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- PDIP Jember Mulai Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Jember 2024, Terbuka Untuk Umum
- Raih Suara Terbanyak di Pileg, Gus Fawait Siap Mundur Jika Diberi Mandat Jadi Cabup Jember
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
Saat kunjungan, Bupati Hendy mengaku prihatin dengan kondisi ketiga bangunan OPD tersebut, yang seharusnya perlu dilakukan renovasi agar terlihat indah dan nyaman.
"Semua kantor dinas kita memprihatinkan kondisinya ya.Tentunya ini menjadi tanggung jawab kami untuk merenovasi ini semua,” ungkap Bupati Hendy, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (14/4).
Dari tiga kantor OPD tersebut, masih Bupati Hendy, kantor Dinas Pariwisata paling kurang nyaman dipandang. Apalagi, Jember memiliki banyak sektor pariwisata yang bagus-bagus.
"Dispar kantornya jelek sekali, kita akan pindahkan kantor dispar ini. Sektor pariwisata kita bagus-bagus," katanya.
Sedangkan Kantor Bapenda, meski dinilai oleh bupati kurang elok, namun tidak akan dipindah.
"Bapenda tidak dipindah hanya perbaikan saja,” sambungnya.
Sementara untuk Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, kata Bupati Hendy, hanya perlu penataan yang lebih bagus lagi
"Diskop juga sudah bagus tinggal poles dikit lagi,"katanya.
Diketahui, kunjungan kerja ke beberapa OPD ini menjadi agenda rutin Bupati Jember disela-sela kesibukannya, yang bertujuan untuk mengecek kinerja bawahannya agar tercipta pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- PDIP Jember Mulai Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Jember 2024, Terbuka Untuk Umum
- Raih Suara Terbanyak di Pileg, Gus Fawait Siap Mundur Jika Diberi Mandat Jadi Cabup Jember
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
