Kepala Daerah Diminta Implementasi SE Peniadaan Mudik Secara Tegas Di Lapangan

Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Repro
Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Repro

Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan mampu mengimplementasikan secara tegas Surat Edaran (SE) Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei 2021.


Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menerangkan, Kebijakan ini untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang dapat diakibatkan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran.

Maka dari itu, yang paling utama Satgas mengingatkan kepada masyarakat yang melakukan perjalan sebelum atau sesudah tanggal peniadaan mudik untuk tetap perlu menjunjung prinsip kehati-hatian.

"Karena virus ini dapat mengancam kita dimana saja dan kapan saja," ujar Wiku saat menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers virtual perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (15/4/2021) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah diminta menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

Di mana, sebelum tanggal 6 Mei, aturan yang berlaku ialah Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 12 Tahun 2021. Aturan tersebut memuat tentang prasyarat yang harus dipenuhi para pelaku perjalanan dalam negeri sebelum tanggal 6 Mei 2021.

"Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan surat edaran satgas ini dengan tegas dilapangan. Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk, yang akan menimbulkan kerumunan," demikian Wiku Adisasmito menambahkan.