Kritikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terhadap pemerintah seputar impor beras bukanlah hal yang baru.
- Sidang Paripurna, Demokrat Bersikukuh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
- Caleg Dapil Jatim VII Lolos DPR RI Diisi Wajah Baru, Ada Eks Bupati Ngawi Hingga Istri Bupati Trenggalek
- Rocky Gerung Sudah Taat Hukum, Syahganda Minta Tidak Ada Persekusi Lagi
Tiga tahun yang lalu tepatnya Januari 2018, kritikan yang sama juga pernah dilontarkan oleh Zulhas saapaan akrab wakil ketua MPR itu.
"Sepertinya, Zulhas sangat peduli dengan persoalan ini dan secara konsisten melakukan kritik mengenai hal ini," ujar analis politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/4).
Kebetulan kali ini kritikan disampaikan bertepatan dengan isu akan adanya reshuffle kabinet sehingga dianggap ada hubungannya. Sehingga muncul dugaan PAN mengincar kursi menteri.
Jelas Iwel Sastra, posisi PAN saat ini memang agak sulit untuk melihat garisnya. Apakah bagian partai pendukung pemerintah atau bagian dari partai oposisi.
"Di suatu sisi PAN melalui ketua umumnya bisa dengan lugas melakukan kritikan terhadap pemerintah, di sisi lain PAN melalui fraksinya di DPR seringkali sepemahaman dengan fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah," terang Direktur Mahara Leadership itu.
Amatan Iwel Sastra, PAN sepertinya dalam posisi membaca waktu. Artinya, selalu mempertimbangkan apakah terlihat sebagai partai pendukung pemerintah, partai di luar pemerintah atau abu-abu.
"Pertimbangan ini tentu saja ada hubungannya dengan Pemilu serentak 2024. Sebagai partai menengah PAN harus mampu mengukur langkah karena Pemilu 2024 bukanlah hal yang mudah. Salah langkah, bisa-bisa hilang dari Parlemen," tukasnya. 
- Jokowi Disarankan Buat Pernyataan Publik Tolak Penundaan Pemilu
- Nur Aziz Minta Pemprov Jatim Segera Sosialisasi Mudik Gratis
- Pengamat Minta NU dan Muhammadiyah Tegas, Jangan Ngambang soal Penundaan Pemilu 2024
