Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mendorong kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan per kapita daerahnya. Pendapatan per kapita tersebut menjadi tolok ukur bagi Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap (Jebakan Pendapatan Menengah).
- Beri Insentif Ribuan Guru PAUD, Bupati Ipuk: Ini Tidak Sebanding Dengan Jasa Mereka
- Pertama dalam Sejarah, Kota Surabaya jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17
- E-Peken Go Publik, Belanja Kebutuhan Pokok di Surabaya Makin Mudah
Hal itu disampaikan Suharso saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. Kedatangannya disambut langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah di pendopo Sabha Swagatha, Minggu (20/4).
Suharso mengatakan, Indonesia saat ini sedang berjuang agar bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap). Dari negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country).
Indonesia sendiri sejak pertengahan 2020 lalu resmi masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Butuh waktu 23 tahun bagi Indonesia untuk masuk dalam kategori tersebut dari sebelumnya kategori negara berpendapatan menegah ke bawah (lower middle income country).
“Menurut teori, maksimum sebuah negara masuk dalam middle income trap adalah 28 tahun. Tapi Indonesia sudah terlalu panjang berada dalam jebakan middle income ini. Jika dihitung dari 2002-2022 sudah 20 tahun. Hanya tersisa 8 tahun lagi. Ini tidak mungkin bagi Indonesia untuk lepas landas dari Middle Income Trap. Kecuali pertumbuhan ekonominya tinggi sekali,” kata Suharso.
Pihaknya pun mengimbau seluruh elemen untuk bergerak bersama melepaskan Indonesia dari Middle Income Trap tersebut.
“Salah satunya, setiap daerah harus memiliki frame yang sama untuk segera bebas dari lower middle income menuju upper middle income. Daerah harus mendorong pertumbuhan ekonominya, yang nanti akan terlihat pada peningkatan perdapatan per kapita warga,” kata Suharso.
Di Banyuwangi sendiri, pendapatan per kapita tahun 2019 sudah diangka Rp. 51,8 juta per orang per tahun atau setara USD 3.800 (lower middle income).
“Meski masih kategori lower middle income, tapi saya gembira sekali Banyuwagi bisa mencapai angka ini. Apalagi lonjakan PDRB Banyuwangi terjadi dalam 10 tahun terakhir. Artinya untuk naik ke upper middle income (Rp 59 juta per orang per tahun) tinggal sedikit lagi. Ayo kita dorong bersama-sama,” kata Suharso.
Di sisi lain, Suharso mendorong para kepala daerah untuk aktif dan kreatif mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan di daerahnya.
“Selain itu juga harus cermat. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Merasionalkan keinginan menjadi kebutuhan itu yang utama," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Suharso juga mengapresiasi program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), dimana Bupati Banyuwangi berkantor di desa setiap pekan untuk melihat problem tiap desa sekaligus mencarikan solusinya.
"Kami senang dengan program bunga desa. Ini sejalan dengan Bappenas yang turun langsung ke daerah untuk melihat permasalahan di daerah. Porgram semacam ini akan membuat kita menjadi lebih tahu apa sebenarnya kebutuhan tiap wilayah," ujarnya.
Sementara itu, Ipuk berterima kasih atas arahan kepala Bappenas tersebut. Dia pun menyatakan siap menggenjot perekonomian Banyuwangi guna meningkatkan pendapatan per kapita warga.
"Tentu pendampingan dan arahan dari Bappenas terus kami harapkan agar pembangunan di Banyuwangi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan," ucap Ipuk.
- Wali Kota Sutiaji: Peran Generasi Muda Ibarat Nadi di Pembangunan Kota Malang
- Beri Insentif Ribuan Guru PAUD, Bupati Ipuk: Ini Tidak Sebanding Dengan Jasa Mereka
- Sejak Dilantik, Bupati Banyuwangi Rutin Ngantor di Desa-desa
