Munarman Ditangkap, Netizen Singgung Pernyataan Mahfud MD "Setiap Kasus Bisa Dicari Pasal Benar Salahnya"

Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman (baju putih) dengan mata ditutup kain hitam saat tiba di Mapolda Metro Jaya/RMOL
Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman (baju putih) dengan mata ditutup kain hitam saat tiba di Mapolda Metro Jaya/RMOL

Penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman menjadi trending topic di Twitter. Hastag #Munarman ditautkan oleh 62 ribu lebih netizen bersamaan dengan postingannya.


Dari banyak unggahan sekaligus kicauan para netizen mengenai penangkapan Munarman oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, terdapat satu akun yang menyinggung soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait penegakkan hukum. 

Akun itu bernama Edy Bayo Regar (@Regar_Oposisi), yang mengunggah gambar tangkapan layar kicauan Mahfud MD di akun Twitter pribadinya pada 9 November 2017. 

Isi dari kicauan Mahfud MD saat itu adalah, "Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya".

Dari kicauan Mahfud MD tersebut, akun Edy Bayo Regar mengungkapkan penilaiannya terkait penangkapan Munarman yang juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"Jangan heran Munarman ditangkap, karena jawabannya sudah dipublikasikan Prof Mahfud MD jauh hari sebelumnya," kicau Edy Bayo Reger sebagaimana dimuat Kantor Berita Politik RMOL.

Selain itu, ada pengguna Twitter lainnya yaitu Raja Purwa (@BossTemlen), yang mengangap penangkapan Munarman dikediamannya di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa kemarin (27/4) dengan tuduhan terorisme tidak tepat.

Karena menurutnya, tidak ada perilaku yang nampak dari Munarman terkait dengan terorisme. Melainkan, hanya tidak sepakat dengan sistem ekonomi yang di bangun di Indonesia

"Munarman itu Sarjana hukum, mantan ketua YLBHI, paham hukum dan undang-undang anti terorisme tentunya. Yang selalu dia tentang adalah masalah kapitalisme, dia punya banyak data dan fakta tentang sistem kapitalisme di Indonesia," demikian akun Raja Purwa berkicau.