Mencari Biang Kerok Leletnya Serapan Anggaran, Apa Benar SIPD ?

Ketua komunitas Langgar Sawo Ijo (LSI) Ngawi, Agus Fathoni/RMOLJatim
Ketua komunitas Langgar Sawo Ijo (LSI) Ngawi, Agus Fathoni/RMOLJatim

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi 2021 dibilang lelet bahkan minim. Pemkab Ngawi dalam hal ini Badan Keuangan (Bakeu) beralasan jika dipengaruhi peralihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang sebelumnya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). 


Permasalahan ini langsung mendapat respon publik daerah setempat. Agus Fathoni pemerhati ekonomi dari komunitas Langgar Sawo Ijo (LSI) Ngawi menilai, sangat tidak sependapat apabila dampak dari server SIPD yang ada di Kemendagri bermasalah. Kata Atonk sapaan akrab Agus Fathoni, sistem baru SIPD bukan merupakan permasalahan dalam proses serapan dan pelaksanaan kegaiatan di pemerintahan. 

"Berati kurang antisipasi dan persiapan dini Pemkab Ngawi ini. Logika saja jika betul itu sistim di Kemendagri (SIPD-red) otomatis seluruh daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota juga kolaps," terang Atonk kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa, (4/5).

Ia menduga masalah atau kesulitan yang timbul dalam penerapan sistem SIPD akibat kurangnya koordinasi. Bisa dimungkinkan internal Bakeu dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) atau dengan Kemendagri. Atonk meyakini jika dilakukan koordinasi yang baik sejak awal terjadinya indikasi server SIPD maka permasalahan itu bisa teratasi. Dengan demikian serapan anggaran APBD TA 2021 akan berjalan dengan baik.

"Jangan pingpong lah lempar sana lempar sini. Kalau begini terus kasihan OPD (organisasi perangkat daerah-red) bisa kelabakan kegiatan macet kan. Perlu diketahui juga kalau saat ini baru di input lagi datanya bisa-bisa cairnya itu antara Juni sampai Juli 2021. Padahal tahu sendiri mulai Juli jelas pembahasan PAPBD low," ulasnya.

Sebelumnya, M.Sodiq Triwidiyanto Ketua TPAD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Ngawi mengatakan, saat ini laju anggaran/penyerapan sudah mulai lancar.  Bahkan ia mengklaim pihaknya tidak tertinggal dalam menyerap anggaran meskipun SIPD bermasalah. Justru yang bermasalah menurutnya sebatas anggaran bersifat GU sedangkan LS cukup lancar. 

Ketika dikaitkan dugaan Bakeu kurangnya koordinasi lintas sektor, Sodiq hanya menanggapi sejak awal optimis keberadaan SIPD ini tidak bermasalah. Dan lagi-lagi pihaknya khawatir apabila tidak memakai aplikasi SIPD ada sangsi dari pusat antara lain  tertundanya realisasi DAU dan pengurangan dari anggaran itu sendiri yang bisa diserap daerah. 

"Waktu itu (2019) kita yakin menggunakan SIPD dan waktu itu juga kita tercepat mempersiapkan aplikasi ini di daerah," beber Sodiq sesaat lalu.

Dilain sisi Yuwono Kartiko anggota Komisi III DPRD Ngawi beberapa waktu lalu merasa gerah dengan alasan yang disampaikan Pemkab Ngawi dalam hal ini TPAD. Justru ia meminta pemerintah daerah untuk update informasi seperti yang tertuang di SE Kemendagri tertanggal 12 Januari 2021. 

"Kok sangsi gimana makanya pelajari SE Kemendagri secara runut. Jelas dalam poinya tidak ada sangsi apabila memakai cara lama secara pararel," akhir Yuwono Kartiko.