Anggota Komisi IX DPR RI Kuniasih Mufidayati memastikan akan mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan belum lama ini.
- Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
- Jadi Saksi Ahli di MK, Rizal Ramli: Alasan Omnibus Law Ciptaker Membodohi Rakyat
- Partai Buruh Haram Koalisi dengan Parpol dan Capres Pendukung UU Ciptaker
"UU Ciptaker banyak sekali dampaknya pada pekerja," kata politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan, Selasa (4/5).
Ia mengurai, saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu yang disinggung yakni terbitnya PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dengan adanya PKWT tersebut, kata Mufida, tentu akan sangat berdampak signifikan terhadap pekerja Indonesia. Sebab sebelum keluarnya UU Cipta Kerja, termasuk PP turunannya seperti aturan PKWT, sudah banyak pekerja kena PHK di masa pandemi Covid-19.
"Data terakhir sekitar 4 jutaan pekerja di-PHK, pertumbuhan UMKM semakin menurun, 30 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19, itu terjadi sebelum implementasi UU Cipta Kerja. Apalagi ditambah dengan UU Ciptaker, ini jadi tantangan pemerintah," tegasnya.
Kini, UU Ciptaker telah disahkan dan beberapa PP telah diterbitkan sebagai turunan aturan UU tersebut. Meski telah berusaha menolak pengesahan UU tersebut, PKS berharap pemerintah tak berlaku semena-mena kepada para pekerja dalam negeri.
"Mudah-mudahan pemerintah tetap berpihak kepada pekerja, dan juga mencari titik temu. Harus ada komunikasi tripartit, itu sangat penting sekali," tutup Mufida seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
