Polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
"Sudahi isu dan tarik menarik itu, agar situasi dan kondisi tidak semakin gaduh. Statement Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas. Sudah tepat,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana dalam keterangan tertulis dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/5).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menilai sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TWK merupakan orang-orang yang sudah lama mengabdi untuk penegakan hukum di lembaga antirasuah. Sehingga, dirinya meminta pimpinan dan Dewas KPK untuk menindaklanjuti perintah Jokowi, yaitu melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan.
"Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eva berharap KPK bisa menjadikan hasil TWK sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Namun untuk saat ini, dia berharap semua pihak bisa tetap fokus dan mencermati detail persoalan yang ada, secara holistik dan integral.
"Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. Demikian pun penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri,” paparnya.
"Saya tidak berharap, integritas penegak hukum terganggu,” demikian Eva Yuliana.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
