Pemerintah didesak untuk menelusuri 97 ribu data pegawai negeri sipil (PNS) misterius sebagaimana disampaikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
- PNS di Pasuruan Masuk Bui Gegara Gadaikan Mobil Cicilan, ACC Surabaya Berharap Tak Ada Kasus Serupa Lagi
- Kontroversi Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Terlibat dalam Skandal Manipulasi Demokrasi
- Pilkades Serentak di Jember 22 Agustus 2023, 1 Cakades Jadi Tersangka Kasus Penipuan
Menurut anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, penelusuran itu berkaitan dengan anggaran negara yang harus membayarkan gaji dan uang pensiun bagi PNS misterius yang tidak jelas wujudnya itu.
"Harus ditelusuri satu per satu dengan tekun. Karena itu uang negara," ujar Mardani dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/5).
Baginya, persoalan yang ada pada data ASN tidak bisa dipungkiri. Hanya saja, belum ada kemauan kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
"Jumlah 4 juta ASN dengan beragam bidang dan organisasi dapat menjadi labirin bagi pengelolaan yang tidak ada ujungnya. Harus berani menata ulang," terangnya.
Lanjut legislator PKS ini, saat ini DPR RI tengah membahas tentang UU ASN sebagai sarana memperbaiki tata pengelolaan ASN di Indonesia.
"Pengelolaan ASN atau PNS mesti direformasi dari hulu ke hilir. Komisi II akan membahas tuntas dalam RUU ASN," pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sempat menyebutkan, setidaknya ada 97 ribu data PNS yang misterius mendapatkan uang gaji dan pensiun.
“Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima, Senin (24/5).
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Komisi II DPR Tunggu Prestasi AHY di 100 Hari Kerja Menteri ATR
- Prabowo-Gibran Menang Versi Quick Count, PKS: Siap Jadi Oposisi
