Muswil IX PPP Jatim Digelar Dengan Sistem Ahwa dan Ajang

Muswil IX PPP Jatim/Ist
Muswil IX PPP Jatim/Ist

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muswil (Musyawarah Wilayah) ke IX pada 31 Mei-1 Juni 2021 di Novotel Samator, Surabaya.


Selain agenda ajang konsolidasi partai juga salah satu agenda utama Muswil itu adalah pemilihan Ketua DPW PPP periode 2021-2026.

Ketua Panitia Muswil PPP Jatim, Abdul Rasyid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh materi maupun ketentuan Muswil agar berlangsung lancar. 

Agenda Muswil ada 8 jadwal sidang Paripurna acara dan termasuk tertib, Laporan pertanggungjawaban DPW PPP, PO Pemandangan Umum DPC se-Jatim atas LPJ hingga pemilihan Ketua DPW PPP Jatim.

"Paripurna ke-6 agendanya adalah pembahasan tata tertib cara pemilihan formatur sesuai dengan PO Partai yang rujukannya AD/ART ketetapan muktamar ke IX," jelas Rasyid, Senin (31/5), dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (31/5).

Rasyid mengungkapkan bahwa nantinya pemilihan Ketua DPW menggunakan sistem Formatur atau Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. 

Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukan kepada seluruh peserta Muswil untuk ditetapkan. 

"Ahlul Halli Wal Aqdi terdiri dari 7 unsur 1 dari DPP, 1 dari DPW 5 DPC. Formatur DPW diwakili Pak Musyafak (Ketua). Kemudian Formatur menyusun pengurus harian dan dan majelis dalam waktu 20 hari. Ketua DPW ditetapkan oleh formatur ini," imbuh, Rasyid yang juga Wakil Ketua DPW PPP Jatim ini.

Ditegaskan Rasyid, bahwa pelaksanaan Muswil IX PPP Jatim, juga memberlakukan ketentuan untuk tidak melanggar protokol kesehatan karena digelar di saat pandemi covid-19. Semua materi Muswil sudah dipersiapkan dengan matang menggunakan protokol kesehatan secara ketat.

Menurut rencana, Muswil ini akan dihadiri sejumlah petinggi DPP PPP. Mulai dari Ketua Umum Suharso Manoarfa, Sekjen Gus Arwani Thomafi, Ketua Bidang Fungsional Ahmad Baidowi dan Mardiono Ketua Majelis Pertimbangan DPP. 

"Insya Allah, Ketua Umum Soharso hadir dalam Muswil IX PPP Jatim. Berdasar konfirmasi yang diterima begitu," tambahnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi mengatakan Muswil PPP yang dilakukan secara maraton sejak April hingga awal Juni 2021 merupakan ajang konsolidasi nasional sekaligus upaya menyongsong Pemilu 2024.

"Muswil ini merupakan salah satu langkah untuk melakukan konsolidasi nasional melalui penguatan elektoral, PPP melakukan konsolidasi sejak dini untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Kepengurusan DPW yang kuat di 34 provinsi merupakan modal besar dalam mencapai kejayaan PPP kembali," bebernya.

Sejauh ini, Muswil IX PPP Jatim telah beredar sejumlah nama yang mendominasi untuk menjadi peletup bangkitnya PPP di Jawa Timur. Diantaranya, Ketua DPC PPP Jombang Mundjidah Wahab yang merupakan Bupati Jombang dan mempunyai darah pahlawan KH Wahab Chasbulloh yang juga Tokoh Pendiri dan Penggerak Nahdlatul Ulama.

Bupati Jombang itu dinilai bisa menjadi simbol NU di PPP, sehingga bisa mempersatukan potensi-potensi yang ada di NU untuk kembali ke PPP. Apalagi beliau adalah putri KH Abdul Wahab Chasbullah, pendiri NU.

Sementara calon lain, Musyaffa' Noer, Ketua DPW PPP Jatim incumbent berada pada posisi yang sangat sulit untuk bersaing dengan Mundjidah Wahab. Meski ia masih didukung sejumlah DPC tapi ia terganjal tatib (tata tertib) yang membatasi Ketua DPW dijabat dua periode.

Diskresi atau pengecualian yang bisa menjadi pintu bagi Musyaffa menjadi calon ketua DPW ketiga kalinya sudah tertutup. Dari informasi yang beredar yang didapat media ini, Pimpinan Harian DPP PPP sudah mengeluarkan edaran putusan memutuskan tidak memberikan pengecualian kepada Ketua dan Sekretaris DPW PPP se Indonesia untuk menduduki jabatan yang sama pada Dewan Pimpinan Wilayah lebih dari dua periode.

Selanjutnya, Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron yang diklaim telah mendapat restu Kiai uuntuk menjadi Ketua DPW PPP Jawa Timur mendatang. Figur RA Latif muncul dalam beberapa waktu terakhir sebelum pelaksanaan Muswil digelar.