Ada beberapa poin perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022 mendatang.
- NTP Petani Jatim Mengalami Kenaikan, Khofifah Harap Kesejahteraan Petani Dapat Terus Meningkat
- Dana DBHCT Hingga Puluhan Miliar, Bupati Serius ‘Brangus’ Peredaran Rokok Ilegal
- 100 Persen Visi Misi Terlaksana di Dua Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo
Hal itu disampaikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam acara Sosialisasi Perencanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran (TA) 2022 yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri, hari ini.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode, yaitu luring yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala OPD terkait, camat se-Kota Kediri, lurah se-Kota Kediri dan secara daring diikuti oleh Ketua LPMK serta Ketua RT dan Ketua RW.
Alokasi anggaran dalam Prodamas Plus ini sebesar 100 juta per RT per tahun yang di dalamnya mencakup 6 bidang kegiatan. Yakni, infrastruktur, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kepemudaan.
Walikota Kediri mengungkapkan, perubahan tersebut akan menjadi pedoman bersama agar memiliki satu pemahaman untuk Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022.
Adapun dasar hukum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022 yaitu Perwali No. 32 Tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Kediri menggaris bawahi prinsip pengelolaan Prodamas Plus yang harus partisipatif bukan hanya _top down_ atau pokmas saja, namun semua harus urun rembug dan berfikir agar Prodamas Plus memiliki dampak yang lebih bagus.
“Prodamas ruhnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kelurahan juga harus memikirkan supaya dampaknya jauh lebih bagus. Dari kelurahan rembukan, Pokmas rembukan kemudian disatukan dan didiskusikan serta diputuskan bersama-sama. Karena yang bisa memajukan kelurahan adalah orang yang ada di kelurahan tersebut,” Kata Walikota kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Senin (7/6).
Untuk tahapan perencanaan, jika dulu perencanaan diawali dari rembug warga, untuk Prodamas Plus TA 2022 nanti diawali dengan Musyawarah Kelurahan (muskel), kemudian dilakukan rembug RT yang dihimpun dan diverifikasi di kelurahan. Selanjutnya diverifikasi di kecamatan, kemudian diverifikasi di tingkat kota hingga diinput di RKA.
Sedangkan untuk Infrastruktur, jika prioritas pembangunan infrastruktur Prodamas dulu ada pada lingkup RT/RW. Di Prodamas Plus tahun 2022 nanti skala pembangunan ada pada tingkat kelurahan. Disediakan 25%-30% dari plafon anggaran untuk penyelesaian masalah atau mendukung pengembangan potensi unggulan (Kampung Keren).
“Kalau sudah bikin Kampung Keren, lalu di situ ada aktifitas ekonomi, yang ngisi aktifitas ekonominya adalah warga lokal di situ supaya nanti ada dampak yang positif dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terang Walikota Kediri.
Poin perubahan Pelaksanaan Prodamas Plus TA 2022 yang lain yaitu Pokmas Prodamas Plus tahun 2022 harus dibentuk tahun ini. Bansos natura untuk warga miskin (gakin) tidak diperbolehkan diusulkan di Prodamas, agar fokus ditangani Dinas Sosial.
Di bidang kesehatan, didorong untuk lebih mengoptimalkan percepatan penanganan stunting dengan optimalisasi pengadaan peralatan Posyandu. Terutama Posyandu Balita, optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamain terutama untuk Posyandu Balita.
Walikota Kediri berharap Prodamas Plus dapat memberikan manfaat dan berdampak luar biasa bagi masyarakat. Wali Kota Kediri juga menekankan agar pembangunan melalui Prodamas benar-benar menjadi perhatian bersama.
“Saya tekankan, pembangunan - pembangunan melalui Prodamas harus luar biasa dan kuat. Saya minta kalau bisa digarap sendiri oleh masyarakat di situ sehingga nanti bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Kota Kediri. Belanja kalau perlu di situ, kalau tidak ada boleh belanja di luar. Tapi kalau ada di sekitarnya, gunakan kesempatan itu untuk memutar uang di sekitar lingkungan panjenengan,” pesannya.
- Sosialisasi Cukai Diharapkan Bisa Tekan Peredaran Rokok Ilegal
- Dievaluasi Secara Berkala, Surabaya Berhati-hati Gelar Pembelajaran Tatap Muka
- Bupati Ipuk Serahkan LKPD 2020 ke BPK
