Pemulangan 700 PMI Jangan Sampai Jadi Importasi Covid-19 Dari Malaysia

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Rencana pemerintah untuk memulangkan 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia harus dikawal dengan ketat.


Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap rencana yang akan direalisasikan pada bulan Juni hingga Juli 2021 itu diikuti kesadaran bahwa Malaysia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Netty ingin pemerintah memastikan bahwa mereka yang kembali sudah benar-benar terbebas dari corona. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air.

“Pemerintah harus  memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI," ujar politisi PKS itu kepada wartawan, Selasa (8/6).

Pemulangan PMI jangan sampai menjadi importasi kasus Covid-19. Di mana saat ini Indonesia juga tengah dalam kondisi mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus. Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung.

“Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya.

Netty mengingatkan  pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut. Kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina, dan administrasi imigrasi lainnya harus bisa dipastikan.

“Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai  terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," kata Netty.