Pemerintah menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN) mendapat penolakan dari banyak pihak.
- Masyarakat Harus Cermati Draf RUU KUP Yang Bocor Ke Publik
- Rencana PPN Sembako Menambah Beban Jokowi, Para Pembantunya Nggak Mikirin Rakyat
- Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Disarankan Kejar Pajak Sawit dan Batubara
Aktivis Prodem (Pro-Demokrasi) Banyuwangi, Danu Budiyono menyebut kondisi bangsa kian terpuruk bila pajak sembako diberlakukan.
"Kian hari kondisi bangsa kian terpuruk. Di tengah pandemi ini banyak yang susah, banyak PHK massal, banyak usaha gulung tikar," jelas Danu pada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (11/6).
Danu menambahkan kondisi bangsa yang nyaris bangkrut ini disebabkan pengelolaan negara yang tidak pada tempatnya.
"Menempatkan komisaris asal-asalan. Bansos dimaling, asuransi dimaling. Peruntukan dana haji yang tidak jelas. Belum lagi BUMN seperti Garuda Indonesia hingga Pertamina yang menderita kerugian. Saat negara rugi dan butuh uang, rakyat yang dicekik dengan pajak sembako. Mau tidak mau harga sembako pasti melonjak drastis,"
Danu juga mempertanyakan kembali kata-kata Presiden Joko Widodo yang mengantongi 11 ribu triliun.
"Katanya dulu kantongi 11 ribu triliun di kantong Jokowi. Mana duitnya? Kalau hoax harusnya masuk delik pidana. Yo wes-lah. Minal Aidin Wal Faidzin, maafkan lahir dan bathin," sindir Danu.
Sekedar diketahui, wacana pajak sembako ini muncul pada revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Di dalam Pasal 4A disebutkan bahwa sembako dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak kena PPN. Artinya, sembako bakal dikenakan pajak oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Kenaikan tarif PPN maksimum dari yang semula sebesar 10 persen menjadi 12 persen.
Pengenaan tarif PPN sembako ini sejalan dengan penghapusan objek non-Barang Kena Pajak (BKP) antara lain kebutuhan pokok dan hasil pertambangan yang semula tidak dipungut PPN.
Adapun jenis sembako yang akan kena pajak meliputi 12 jenis. Di antaranya meliputi, beras, gabah, daging, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, garam, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- ProDem Sesalkan Politisi Senior PDIP yang Plin-plan Soal Presiden Tiga Periode
- Ganjar, Antara Mimpi Jadi Capres dan Kasus Korupsi Bank Jateng
- Ketum ProDEM: Reformasi Diselewengkan, Oligarki Merampok Demokrasi
