Pemerintah daerah masih banyak yang belum membayarkan insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas saat pandemi Covid-19.
- Relawan se-Bandung Raya Deklarasi 'Sauyunan 2024 Milu Jokowi'
- Anwar Sadad: Kualitas Tenaga Pendidik Madin Harus Digenjot Agar Kompetensi Santri Meningkat
- Perppu Cipta Kerja Bukan Sekedar Solusi, Tapi Bisa Jadi Ilusi
Atas permasalahan tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut menyoroti. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan, pemda memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per 20 April 2021 terdapat 58 pemerintah daerah yang belum merealisasikan insentif untuk tenaga kerja kesehatan.
"Pemda harus menggunakan skala prioritas dalam mengelola keuangan daerah. Serta memprioritaskan pembayaran insentif yang merupakan hak para nakes. Apalagi mereka telah berjuang melawan Covid-19. Risiko nakes terpapar covid sangat tinggi. Bahkan sudah banyak nakes yang meninggal dunia," tutur LaNyalla, Rabu (28/4).
Mantan Ketum Kadin Jatim itu mengimbau pemda melakukan langkah-langkah strategis agar bisa segera memenuhi tanggung jawabnya.
"Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah refocusing APBD. Dengan mendahulukan hal-hal yang tentunya prioritas, termasuk menyelesaikan insentif nakes," kata LaNyalla.
Dia pun mendukung upaya pendampingan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri kepada pemda agar masalah ini bisa segera diselesaikan.
"Kita memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang melakukan asistensi terhadap pemda untuk mempercepat perealisasian insentif nakes," katanya.
Sebagai ketua senator, LaNyalla akan mengawal masalah tunggakan pembayaran insentif kepada nakes. Dia berharap masalah insentif nakes bisa segera direalisasikan.
- Besok, AHY Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat ke KPU RI
- Dinilai Peduli Stunting dan UMKM Emak-Emak Kader Posyandu Deklarasikan Cak Imin jadi Capres 2024
- GAMKI: Penyelesaian Persoalan Papua Harus Dengan Cara Damai
