Polri Gagalkan Lima Ton Narkoba, Teguh Santosa: Coba Bayangkan Berapa Yang Tidak Berhasil Kita Gagalkan?

Teguh Santosa (kiri) dan Jaya Suprana/RMOLL
Teguh Santosa (kiri) dan Jaya Suprana/RMOLL

Pemerintah sudah sepantasnya mengambil langkah tidak biasa-biasa atas maraknya penyelundupan narkoba ke tanah air. 


Menurut pemerhati hubungan internasional Teguh Santosa, saat ini peredaran narkoba di tanah air merupakan bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime serta ekspresi dari peperangan tidak simetris atau asymmetric warfare yang dilancarkan pihak lawan untuk menghancurkan Indonesia. 

Seperti diberitakan Senin kemarin (14/6), Polri berhasil menggagalkan peredaran 1,1 ton narkoba setelah sebulan sebelumnya mengagalkan peredaran 2,5 ton narkoba. 

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam tiga bulan terakhir pihaknya telah menggagalkan peredaran setidaknya 5 ton narkoba.

“Pada esensinya apa yang sedang kita hadapi ini adalah perang asimetris yang dilancarkan pihak lawan, entah siapapun mereka, untuk menghabisi generasi muda kita yang berarti mengikis masa depan Indonesia. Ini seperti opium war yang dilancarkan Eropa untuk menaklukkan China di masa lalu. Sekarang kita yang mengalaminya. Ini adalah perang. Begitulah seharusnya kita melihat persoalan ini,” ujar Teguh Santosa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6).

Menurut Teguh, sudah sepatutnya publik mengapresiasi kinerja Polri dan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam memerangi peredaran narkoba di tanah air. 

Namun informasi yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai besaran kasus narkoba yang berhasil digagalkan dalam tiga bulan terakhir dapat dipandang sebagai sinyal ketidakmampuan negara menghadapi peperangan asimetris ini.

“Yang lima ton dalam tiga bulan itu kan yang berhasil digagalkan. Coba bayangkan, berapa yang tidak berhasil kita gagalkan?” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri Pemuda Muhammadiyah ini.  

Karena itu, menurut Teguh, juga sudah sewajarnya pemerintah Indonesia membangun rantai komando yang lebih solid dan terukur.

“BNN dan Polri menangani persoalan narkoba setelah memasuki wilayah hukum Indonesia. Sementara fungsi intelijen yang bekerja untuk mencegah tsunami narkoba menghantam negara kita masih kurang terdengar,” kata Teguh lagi. 

Lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI perlu diberi porsi yang signifikan dalam memerangi peredaran narkoba. 

“Khususnya Bakamla yang menjaga wilayah perairan kita. Hampir semua serangan yang kita alami, termasuk serangan dalam bentuk narkoba, terjadi di laut  dan atau melalui laut. Tidak bisa tidak, Bakamla harus memiliki kapasitas yang memadai untuk memukul mereka sebelum menyentuh daratan kita,” masih katanya. 

Dia berharap, rantai komando yang solid untuk perang asimetris melawan narkoba ini dibangun dengan menyisihkan ego sektoral masing-masing lembaga. 

“Banyak kisah sukses dan model yang dilakukan berbagai negara dalam membangun rantai komando khusus untuk memerangi narkoba. Kita bisa pelajari itu,” demikian Teguh Santosa.[]