Pemkot Surabaya Pastikan Penyekatan Suramadu Sesuai Arahan Forpimda Jatim dan Bupati Bangkalan

Wali Kota Eri saat melakukan penyekatan di jembatan Suramadu sisi timur/RMOLJatim
Wali Kota Eri saat melakukan penyekatan di jembatan Suramadu sisi timur/RMOLJatim

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya angkat bicara terkait kebijakan untuk melakukan penyekatan dan tes antigen di Jembatan Suramadu atau pintu masuk Kota Pahlawan.


Penyekatan dan tes antigen yang juga melibatkan jajaran TNI-Polri ini merupakan keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Bupati Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya.

Demikian ditegaskan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara dikutip Kantor Berita RMOLJatim di ruang kerjanya, Rabu (16/6) malam.

“Jadi, ketika ada lonjakan kasus di Bangkalan beberapa waktu lalu, Forkopimda Jatim langsung tanggap melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menggelar rapat dengan Forkopimda Surabaya dan Bangkalan. Nah, dalam rapat itu diputuskanlah bahwa harus ada penyekatan dan tes antigen di Suramadu dan Bangkalan. Makanya, pemkot melakukan penyekatan di Suramadu sisi Surabaya itu. Sekali lagi, ini keputusan bersama dengan Forkopimda Jatim, bukan kebijakan pemkot saja,” tegas Febri.

Awalnya, kata Febri, penyekatan itu dilakukan secara acak dan hanya dilakukan bagi warga yang beralamat di tiga kecamatan yang saat itu lockdown, yaitu Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Arosbaya. 

Namun, ternyata ditemukan pengendara yang positif dan berasal dari luar tiga kecamatan tersebut. 

Akhirnya, pada Minggu (6/6), Wali Kota Surabaya yang saat itu memimpin langsung melakukan penyekatan usai menghubungi dan melaporkan kepada Gubernur Jatim, Pangdam dan Kapolda, serta Bupati Bangkalan.

“Forkopimda Jatim pun meminta Pemkot Surabaya untuk melakukan penyekatan semua pengendara yang akan masuk ke Surabaya, dan semua pengendara harus dilakukan tes. Kita sebagai pemerintah di bawah pemprov, menjalankan instruksi tersebut, kita berhentikan semuanya dan tes semua,” tegasnya.

Oleh karena itu, Febri memastikan bahwa semua proses penyekatan yang dilakukan di Suramadu itu sudah sesuai dengan arahan dan permintaan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya. 

Bahkan, proses penyekatan di Suramadu itu sudah diapresiasi oleh Menkes dan juga BNPB, sehingga dia menepis kalau ada diskriminasi terhadap warga Madura di penyekatan Suramadu itu.

“Ini langkah antisipasi kita bersama, ini demi keamanan dan demi melindungi warga, sehingga apabila diketahui ada yang positif Covid-19, dia bisa kita rawat bersama dan jelas difasilitasi oleh pemerintah. Tes ini juga untuk mengetahui sebaran Covid-19 itu, dan yang paling penting dapat mempermudah petugas dalam melakukan tracing, sehingga bisa lebih cepat dilakukan pencegahannya,” kata dia.

Seharusnya, lanjut dia, warga Surabaya dan warga Madura sama-sama mendukung langkah ini, supaya tidak ada lonjakan kasus Covid-19, baik di Surabaya maupun di Bangkalan Madura. 

Apalagi beberapa waktu lalu, perwakilan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), sudah mengapresiasi dan mendukung penyekatan ini. 

“Jadi, ayo kita bersama-sama mendukung penyekatan dan tes antigen di Suramadu demi mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang nyata adanya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan penyekatan dan screening jembatan Suramadu sisi timur mendapat tentangan dari ormas GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim.

Bahkan ormas GAS Jatim akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim, pada Jumat (18/6) namun dimajulan Kamis (17/6).

Ormas GAS Jatim menilai penyekatan di Jembatan Suramadu itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Madura.

Sebab masih ada daerah penyangga lain seperti Sidoarjo dan Gresik tak dilakukan penyekatan.

Parahnya lagi bila aksi mereka tak di dengar agar Pemkot Surabaya segera melakukan evaluasi penyekatan jembatan Suramadu.

Korlap Aksi GAS Jatim Bob Hasan mengancam akan membawa massa yang lebih besar dari sebelumnya yakni 30 orang serta akan membawa kebijakan Pemkot Surabaya itu ke ranah hukum.

Namun sayangnya keinginan ormas GAS tak sejalan dengan ormas dari Madura seperti ormas Madura Asli (MADAS) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama).

Malah kedua ormas itu mendukung kebijakan Pemkot Surabaya melakukan penyekatan dan tes antigen kepada pengendara yang masuk kota Pahlawan lewat Suramadu.

Kedua ormas itu menilai langkah Pemkot Surabaya sudah tepat dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini melanda Kabupaten Bangkalan.

Serta memyelamatkan masyarakat Madura baik yang masih tinggal di pulau garam maupun saat ini bermukim di Kota Surabaya.