Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara. Dampaknya, penempatan PMI pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 59%. Sedangkan remitansi juga turun 17,5% dibanding tahun 2019.
- Airlangga Hartarto: Pemilu Kurang Tiga Tahun Lagi, Seluruh Instrumen Golkar Harus Siap
- Beri Kuliah Umum di Umsida, Airlangga Ajak Perguruan Tinggi Cetak Wirausahawan Bertalenta Digital
- Menko Perekonomian: Program PEN Terbukti Mampu Jadi Buffer Pemulihan Ekonomi
Penempatan PMI semakin anjlok, ketika Maret 2020, terbit Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI. Tapi, setelah Kepmenaker itu dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru, jumlah penempatan PMI kembali mengalami kenaikan. Meski demikian, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melakukan penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Terutama, dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global.
Rencana itu mengemuka dalam pertemuan Menko Airlangga dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta, kemarin.
“Concern kita adalah pada keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,” ujar Menko Airlangga, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).
Airlangga juga menekankan, pentingnya roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Upskilling tersebut akan meningkatkan peluang mereka bekerja di luar negeri.
Dalam pertemuan itu, BP2MI juga menyampaikan data bahwa pada tahun 2020 sekitar 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.
“Dengan upskilling melalui program prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” tutur Airlangga.
Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna-PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna-PMI di seluruh Indonesia.
Dengan layanan pendampingan ini endorong Purna-PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling untuk membantu mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran usai pulang ke tanah air.
Sekedar informasi, pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya. 
- Pengamat Desak Presiden Jokowi Pecat Kepala BP2MI Benny Rhamdani
- BP2MI Kirim Ratusan PMI ke Korsel dan Jerman Disertai Jaminan Perlindungan
- Terima 6 PMI Korban TPPO Thailand, Gubernur Khofifah Apresiasi Sinergitas Kepolisian dan Kementerian Luar Negeri
