Pemerintah kota Madiun akhirnya angkat bicara terkait ultimatum LSM Walidasa yang meminta dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dinkes ppkb) kota Madiun untuk segera minta maaf serta melakukan pelayanan kesehatan secara pro aktif ke masyarakat.
- Boleh Nonton Konser, Asal Sudah Vaksin Ketiga
- Lindungi Kawasan Industri dari Covid-19, SIER Gelar Vaksinasi Booster Kedua
- Jokowi Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Omong
Melalui akun instagramnya Wakil Walikota Madiun Inda Raya menjelaskan bahwasanya tidak ada faktor kesengajaan dari pemkot dengan "menjubelkan" masyarakat saat vaksinasi massal yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening Kota Madiun, sabtu (26/6) lalu. Untuk dirinya secara pribadi maaf kepada masyarakat.
"Jangankan dinkes, saya saja sudah minta maaf lho," ujar Inda Raya kepada Kantor Berita RMOLJatim di Madiun, Rabu (30/6).
Wawali Inda Raya tidak memungkiri bahwa di awal kegiatan Vaksin Massal tersebut banyak kekurangan hingga terjadi penumpukan massa dan timbul kerumunan.
Namun itu tidak berselang lama. Berkat bantuan aparat kepolisian kepadatan atau antrian masyarakat bisa diurai hingga selesai acara.
Dan saat ini lanjut Inda Raya pihak Dinkes sedang berkonsentrasi terhadap vaksin dan pencegahan covid-19. Untuk itu dirinya meminta semua pihak untuk menyudahi menghujat pihak pemerintah kota Madiun dalam hal ini dinkes ppkb.
Untuk menjaga citra kota Madiun agar tetap kondusif. Dan pengalaman di Ngrowo Bening akan dijadikan evaluasi untuk kegiatan mendatang.
"Dinkes saat ini lagi konsen untuk vaksin dan pencegahan covid-19, jadi biarkan mereka bekerja lebih maksimal. Dan lagi banyak kok komen bagus dari masyarakat kota Madiun mendukung langkah pemkot dalam kegiatan vaksin massal kemarin," kata Inda Raya.
Sementara itu, ketua LSM Walidasa Sutrisno mengatakan desakanya kepada Dinkes PPKB Kota Madiun realistis. Karena kegiatan yang diselenggarakan kemarin jelas berdampak kerumunan ditengah pemberlakuan ppkm mikro.
Kedua dampak vaksinasi massal dan berkeruman dengan begitu banyak ribuan orang memiliki resiko tinggi. Pertanyaannya langkah apa yang sudah dilakukan dinkes pasca penyelenggaraan vaksinasi massal tersebut.
"Apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan kota madiun. Agar pejabat publiknya mampu bekerja profesional, dan masyarakatnya terlindungi, bayangkan ketika 3 ribu orang dikosentrasikan di satu tempat mengikuti vaksinasi masal tidak menutup kemungkinan disitu juga sudah ada infiltrasi penularan virus dari orang ke orang yang lain," pungkas Sutrisno.
Diberitakan sebelumnya, LSM Walidasa Madiun mengultimatum Dinkes-PPKB Kota Madiun untuk meminta maaf kepada masyarakat serta segera melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang pro aktif kepada masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi massal. Dengan memberikan waktu 3x24 jam. Jika hal tersebut diabaikan pihaknya akan melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jatim.
- KBRI Tokyo Selidiki Kasus WNI Tewas karena Covid-19
- Cegah Kenaikan COVID-19 di Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Konsisten Beri Layanan Vaksinasi
- Covid 19 Di Jatim Naik, DPRD Jatim Ingatkan Masyarakat Terapkan Prokes Ketat
