Berbagai fasilitas disiapkan pemerintah dalam upaya menciptakan eksportir baru dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Tujuannya untuk menjaga tren positif dan memacu peningkatan ekspor.
- Airlangga Hartarto: Pemilu Kurang Tiga Tahun Lagi, Seluruh Instrumen Golkar Harus Siap
- Beri Kuliah Umum di Umsida, Airlangga Ajak Perguruan Tinggi Cetak Wirausahawan Bertalenta Digital
- Menko Perekonomian: Program PEN Terbukti Mampu Jadi Buffer Pemulihan Ekonomi
Pada tahun 2020, jumlah UMKM atau IKM yang melakukan ekspor sebanyak 13 ribu eksportir. Sementara, surplus neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012 dengan nilai USD21,74 miliar.
“Dalam upaya memacu nilai ekspor, pemerintah akan memfokuskan pada UMKM atau IKM yang berorientasi ekspor. Caranya, melalui peningkatan kapasitas agar naik kelas dan mampu meningkatkan nilai ekspornya serta pembinaan wirausahawan ekspor baru dari kalangan UMKM,” ujar Menko Airlangga seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/7).
Lebih jauh Airlangga menerangkan, pemerintah juga menyiapkan fasilitas bagi UMKM berorientasi ekspor melalui regulasi UU Cipta Kerja berupa kemudahan untuk mendapatkan kemitraan dalam usaha besar.
"Pemerintah akan memfasilitasi antara usaha menengah besar dengan usaha mikro kecil, termasuk koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan koperasi," jelas Airlangga.
Fasilitas lainnya, pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahaan eksport dengan memanfaatkan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan atau barang, modal, atau mesin dengan akses pemasaran baik lokal ataupun global.
"Pemerintah telah memberikan dukungan regulasi terkait PLB, antara lain PLB IKM melalui penangguhan PPn dan bea masuk, kemudian kemudahan untuk tujuan ekspor melalui pembebasan baik PPn maupun bea masuk," pungkas Airlangga.
BLT untuk 3 Juta BPUM
Saat pemberlakuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan kebijakan menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 3 juta UMKM berhak dapat bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp1,2 juta selama PPKM Darurat.
"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan, sehingga membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," ujarnya.
Kemudian bantuan produktif alokasinya adalah Rp15,36 triliun, targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro di mana mereka mendapatkan Rp1,2 juta bantuan produktif tunai.
"Pemberian bagi 3 juta UMKM dengan (nilai) bantuan Rp1,2 juta per perusahaan ini yang bisa dimulai pada bulan Juli hingga September nanti untuk mendukung masyarakat," sebut dia.
Dia menambahkan, pada kuartal I dan kuartal II, BPUM ini baru terealisir 9,8 juta usaha kecil yang sudah menerima bantuan dengan realisasinya mencapai Rp11,76 triliun. 
- Lolos ke Senayan, Tom Liwafa Ingin Perjuangkan Nasib UMKM
- Tinggalkan Gaya Konvensional, 50 Penyandang Disabilitas Belajar Pemasaran Digital Marketing
- Terseret Korupsi Dana Hibah UMKM Rp 17 M, Eks Kadiskoperindag Gresik Dijebloskan ke Rutan
