Meski telah dilaksanakan PPKM Darurat Jawa-Bali, Namun pergerakan kendaraan dan masyarakat relatif tidak berubah. Aktivitas masyarakat di malam hari cenderung meningkat dan diperlukan penertiban.
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
Demikian ditegaskan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Rapat Koordinasi ( Rakor) melalui teleconference terkait pengendalian dan pembatasan mobilitas di Jawa Timur dan Bali, Rabu (7/7).
Rakor tersebut diikuti oleh 200 peserta, turut hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali, Wayan Koster dan seluruh Bupati dan Wakil Bupati Jawa Timur dan Bali, Kapolda maupun Forkopimda terkait.
"Mobilitas pengendalian pengetatan mobilitas masyarakat terkait penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Timur dan Bali hingga hari ini, Rabu, tanggal Juli masih tinggi," kata Luhut, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Penyebab lonjakan kasus Covid -19 di dua provinsi yang berbatasan langsung ini, menurutnya karena penurunan mobilitas masyarakat di Provinsi Jatim dan Bali masih rendah, dibandingkan dengan provinsi lainnya. Penurunan mobilitas perlu di fokuskan pada aktivitas masyarakat terutama di malam hari. Hal ini dilihat dari pergerakan kendaraan dan masyarakat di dua provinsi ini.
"Pergerakan kendaraan dan masyarakat relatif tidak berubah. Aktivitas masyarakat di malam hari cenderung meningkat. Perlu ada penertiban terutama aktivitas di malam hari," terangnya.
Sedangkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melaporkan telah melakukan upaya pengendalian mobilitas masyarakat. Langkah ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
"Kehati-hatian kita dalam menyiapkan plan affection secara detail sangat penting," terangnya.
"Supporting kepada seluruh elemen yang mendukung dalam upaya penurunan mobilitas masyarakat di Jawa Timur sangat penting," kata Khofifah.
Sementara pihak Kemendagri menyampaikan, penegakkan hukum yang tepat bagi masyarakat, yang tidak mematuhi aturan telah berlangsung. serta secara tegas pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Senada dengan Luhut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai, mobilitas yang masih saat pelaksanaan PPKM Darurat justru membuat angka kasus covid makin meningkat.
"Mobilitas masyarakat saat PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali saat ini semakin tinggi, hal itu yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19," katanya.
Karena itu, Tito karnavian meminta Kapolda Jawa Timur dan Bali untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pengendalian pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat.
Diakhir acara, Kemenkes menyampaikan kesimpulannya, bahwa Provinsi Jatim dan Bali membutuhkan respon yang lebih ketat untuk penurunan mobilitas penduduk untuk pengendalian lonjakan kasus. Selain itu, upaya vaksinasi perlu ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat yang paling rentan.
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
