Vaksinasi mandiri berbayar yang disediakan perusahaan BUMN, Kimia Farma dinilai kontras dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin kesehatan rakyatnya.
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Jatim Tertinggi di Indonesia, Gubernur Khofifah: Bekal Masyarakat Masuki Transisi Pandemi ke Endemi
Terlebih, vaksi berbayar ini juga sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tidak berakhlak ini namanya, kalau pakai istilah anak jaman sekarang," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).
Terlebih, vaksi berbayar ini juga sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tidak berakhlak ini namanya, kalau pakai istilah anak jaman sekarang," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).
Ia menjelaskan, sudah menjadi tugas pemerintah memastikan rakyatnya mendapat hak paling dasar, yakni hak untuk hidup.
Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah sepatutnya memenuhi hak rakyat, termasuk di antaranya memberikan vaksin Covid-19 secara cuma-cuma, bukan dengan menebus menggunakan uang.
Namun sayang, vaksin berbayar yang telah disetujui pemerintah justru terlihat sebagai upaya melepas tanggung jawab yang harusnya dilakukan pemerintah.
"Mengapa tanggung jawab itu dikembalikan ke rakyat dengan mesti bayar untuk vaksin?" tandasnya. 
- Tekan Angka DBD Di Jatim, Benjamin Kristianto Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin
- Penderita DBD di Jatim Meningkat, Khofifah Ajak Warga Lakukan 3M Plus dan Vaksinasi
- Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat Jatim Tertinggi di Indonesia, Gubernur Khofifah: Bekal Masyarakat Masuki Transisi Pandemi ke Endemi
