Pemerintah harus melakukan evaluasi dalam dua pekan pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebelum benar-benar diperpanjang.
- Komisi C Usul Pemprov Kerjasama Dengan Pihak Swasta Untuk Kelola Program Trans Jatim
- PKS: Pajak Karbon Jangan Sampai Membunuh Industri
- Kenaikan Biaya Haji 2023, Direktur Pascasarjana UIN Jakarta: Rasional untuk Cegah Permainan Ponzi
Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Jalan Terjal PPKM Darurat" pada Sabtu (17/7).
"Inikan masih ada beberapa hari ke depan, saya kira selama dua tiga hari ini pemerintah harus fokus memperhatikan dampak dari peberlakuan PPKM Darurat ini," ujar Saleh Daulay.
Ketua Fraksi PAN DPR itu menyarankan pemerintah melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui apa capaian PPKM Darurat selama dua pekan ini.
"Pertama apakah ini efektif atau tidak, apakah ini betul-betul berpengaruh mengurangi orang terpapar Covid-19," katanya.
"Kedua, apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki jika PPKM Darurat ini diperpanjang," sambung di melanjutkan.
Selain Saleh, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Bupati Bogor Ade Yasin, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, Sekjen PMI Sudirman Said, Ketua Umum PB IDI Daeng Faqih, dan sosiolog UI Daisy Indira Yasmin.
- KPU Akan Hadir Virtual di Sidang Putusan Gugatan Sistem Pemilu di MK
- Program Prabowo Makan Siang Gratis Bisa Hapus Stunting dan Kurangi Beban Masyarakat Miskin
- Adhie Massardi: Rezim Bikin Kampus jadi Kempes
