Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa belum adanya kesamaan visi antara pemerintah dan publik.
- Angka Kematian Terpapar Covid-19 Tinggi, Pemkot Surabaya Siapkan Ratusan Peti Jenazah
- Buka Munas Kadin, Presiden Jokowi Bicara Soal PPKM Darurat
- Pasca Sidak Wali Kota Eri, Pelayanan RSUD dr Soewandhie Berubah Total
Komunikasi publik pemerintah dinilai cenderung buruk dan harus segera dievaluasi.
Begitu disampaikan Managing Director of PPPI, Ahmad Khoirul Umam, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) bertajuk "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Selasa (27/7).
"Belum ada kesamaan visi penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah dan masyarakat," ujar Khoirul Umam, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Sehingga, tidak heran apabila di akar rumput acap kali berbeda dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
Terlihat dalam penerapan kebijakan terbaru pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang terlihat sulit diindahkan oleh masyarakat.
"Sehingga kedisiplinan publik sulit ditegakkan saat negara membutuhkan pembatasan mobilitas sosial," demikian Khoirul Umam.
Selain Khoirul Umam, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut adalah Dosen Senior Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar, dan Director of PPPI (2013-2018) Abdul Rahman Ma'mun. 
- Dapat Laporan WNA Dipermainkan saat Karantina Covid-19, Jokowi Minta Kapolri Usut Tuntas
- Vaksin Sinovac Mulai Didistribusikan Di Surabaya, Sidoarjo Dan Gresik
- Uraikan Tantangan Keluarga di saat Pandemi, Begini Anjuran dari Psikolog UI
