Penerapan Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.
- Airlangga Hartarto: Pemilu Kurang Tiga Tahun Lagi, Seluruh Instrumen Golkar Harus Siap
- Beri Kuliah Umum di Umsida, Airlangga Ajak Perguruan Tinggi Cetak Wirausahawan Bertalenta Digital
- Menko Perekonomian: Program PEN Terbukti Mampu Jadi Buffer Pemulihan Ekonomi
Otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 1999, sekaligus menjadi instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech pada Perayaan 20 Tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jumat (6/8).
Airlangga berharap Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja.
“Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujar Airlangga.
Di tengah tantangan pandemi Covid-19, Airlangga meminta daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran untuk diimplementasikan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Pemerintah telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 780,48 triliun. Namun realisasi dana TKDD tersebut baru mencapai Rp 373,86 triliun atau 47,9% dari total alokasi.
“Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga menambahkan, untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, serta memulihkan perekonomian dari dampak Covid-19 pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Regulasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi. Berbagai peraturan turunan telah diterbitkan dan diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.
“Indonesia akan menghadapi tantangan besar ke depan untuk dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19 serta kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,” ujar dia.
Menko Perekonomian juga berharap Pemda mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure).
Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk memiminalkan kerugian yang timbul akibat bencana. 
- Performa Ekonomi Indonesia di Jalur Baik, Jerman Tertarik Untuk jadi Mitra Kerjasama
- Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27, Wali Kota Eri Targetkan P3DN Tahun 2023 Lebih dari Rp3,8 Triliun
- Riset dan Inovasi Sangat Penting untuk Industri Farmasi dan Kesehatan
