Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot menyisihkan gajinya sebagai upaya membantu penanganan pengendalian Covid-19.
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Pemkot Surabaya Bakal Buka 2.789 Formasi di Rekrutmen ASN 2024, Ada PPPK hingga CPNS!
- Bawaslu Akan Panggil Pejabat di Kota Madiun Karena Unggah Status Capres Paslon di Status Whatsapp Pribadi
Penggalangan dana oleh Aparatur sipil negara (ASN) dilakukan secara rutin setiap bulannya. Hal ini juga diikuti ASN di lingkup RSUD dr. Mohamad Soewandhie. Bahkan ada surat edaran di RSUD dr Mohammad Soewandhi Surabaya, bernomor 445/17169/436.8.6/2021 yang meminta para ASN di rumah sakit itu untuk menyumbang Rp100 ribu per bulan untuk membantu penanganan Covid-19.
Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Jawa Timur, Antonius Sri Wibowo mengapresiasi sumbangan ASN senilai Rp 100 ribu untuk membantu penanganan Covid-19 terutama warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Beberapa waktu lalu ProDem Jatim melempar gagasan mengenai solidaritas pejabat penyelenggara negara di 3 pilar institusi pemerintah untuk dipotong gajinya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan rakyat kecil yang terdampak pandemi. Gagasan ini kemudian ditangkap oleh Pemkot Surabaya dengan memotong gaji ASN, walaupun 'skemanya' tidak seperti gagasan yang disampaikan ProDem Jatim saat itu," kata Wibodo pada Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (8/8).
Menurut Wowok, sapaan akrabnya, Pemkot Surabaya sanggup menangkap cerdas atas keprihatinan rakyat kecil di masa pandemi melalui cara ini.
"Jangan melihat nilainya. Memang sumbangan Rp 100 ribu kecil, tapi jika dilakukan serentak oleh para ASN nilainya akan besar. Apalagi bila ini dilakukan oleh semua ASN se-Surabaya, se-Jatim bahkan se-Indonesia," jelas Wowok.
Sebelumnya Wowok pernah melontarkan gagasan soal pejabat tiga pilar mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif di seluruh Indonesia agar memberikan 100 persen gajinya untuk masyarakat selama PPKM, serta ASN memberikan 20 sampai 50 persen gaji.
"Ya meski sumbangan itu tidak sampai 100 persen dan untuk ASN tidak dipotong 50 persen, satu hal yang penting dari solidaritas seperti ini adalah tindakan bersama yang dibangun atas kesadaran bahwa sesama anak bangsa harus saling bergotong royong dalam situasi yang sulit ini," tegasnya.
Tidak bisa dipungkiri selama pandemi Covid-19, para ASN termasuk yang paling stabil kondisinya. Namun mereka juga tidak mungkin menyumbangkan seluruh pendapatannya untuk pandemi.
"Kalau semua gaji ASN dipotong, masalah akan jadi terbalik. ASN yang kesusahan," tuturnya.
Harapan ProDem Jatim, langkah Pemkot Surabaya ini bisa diikuti tiga pilar pemerintah dengan pola-pola yang sama.
"Dengan pola ini, beban rakyat kecil yang tertekan di masa pandemi bisa lebih ringan," tandasnya.
Yang menjadi perhatian ProDem Jatim, langkah ini jangan hanya selesai di tingkat bawah. Para pimpinan juga harus memberi contoh dengan memotong gaji mereka.
"Presiden, menteri, hingga kepala daerah harus bersedia dipotong gajinya. Anak buah (ASN) menyumbang Rp 100 ribu, ya atasan harus mau dipotong gajinya. Begitu juga dengan seluruh anggota dewan mulai pusat hingga daerah, harus bersedia dipotong gajinya. Masa bikin baliho seantero negeri bisa tapi potong gaji nggak mau," demikian Wowok menyindir.
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Pemkot Surabaya Bakal Buka 2.789 Formasi di Rekrutmen ASN 2024, Ada PPPK hingga CPNS!
- Bawaslu Akan Panggil Pejabat di Kota Madiun Karena Unggah Status Capres Paslon di Status Whatsapp Pribadi
