Perilaku pengusaha yang meraup keuntungan besar di tengah pandemi Covid-19 perlu ditindak tegas. Pasalnya, mereka telah ‘menghisap darah’ rakyat di tengah situasi yang serba kesulitan seperti saat ini.
- Tingkatkan Kewaspadaan terhadap COVID-19 Jelang Libur Nataru, Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Maksimalkan Layanan Vaksinasi
- Kasus Covid Naik, Masyarakat Diminta Lengkapi Vaksin Booster
- Covid-19 Kembali Melonjak
Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait ulah rente yang semakin hari semakin terang-terangan.
Bahkan tak jarang mereka masuk dalam program pemerintah dengan tujuan memperkaya diri.
"Mereka perlu di-blacklist dari semua program pemerintah bahkan kalau terbukti melanggar pemerintah harus berani mempidanakan mereka,” ujar Basuki dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (20/8).
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini melihat adanya penguasa rente yang menghisap darah rakyat di tengah pandemi.
"Sejak pandemi muncul, mulai keributan soal masker, hand sanitaiser, sampai hari ini keributan soal tes swab PCR, semuanya membebani rakyat. Pemerintah perlu melacak. Kalau ketahuan blacklist dan pidanakan. Tidak elok ada orang jumawa dalam tangis negeri yang begitu memilukan,” tegas Basuki.
Kebijakan pemerintah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, sudah begitu membebani kehidupan kebangsaan. Apalagi untuk fasilitas kesehatan untun menangani pandemi hampir semua tanpa pajak.
Tapi, lanjut dia, kemudian dimainkan dengan gelap hati oleh para pelaku usaha berhati hitam dengan mengeruk keuntungan tak terbatas dengan tidak melihat kepentingan negara dan masyarakat.
"Pihak penegak hukum dan pemerintah tidak bilah lemah dikendalikan segelintir pengusaha hitam yang tidak punya hati. Kalau ada masyarakat yang punya informasi silahkan sampaikan ke Kami. Kita kawal dan lawan bersama sama," jelasnya.
Untuk langkah ke depan, Basuki bahkan mendorong semua instansi pemerintah dan rumah sakit negeri dan swasta, untuk tidak memberi ruang bagi pengusaha hitam yang sudah dzalim kepada masyarakat dan negara di masa pandemi ini.
"Kita dorong pemerintah bergerak. Kita ajak rakyat juga membantu memberi informasi. Kalau ada pengusaha hitam yang ketahuan, kita dorong di black list tidak perlu lagi bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh lembaga yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau perlu kita akan dorong untuk dipidanakan segera," tandasnya.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
