Launching MCP KPK, Inspektorat Bondowoso Soroti 8 Area

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS), dan suami yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin (HA) resmi menggunakan rompi tahanan KPK/Net
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS), dan suami yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin (HA) resmi menggunakan rompi tahanan KPK/Net

Launching aplikasi Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2021, yang digelar secara virtual di ruang peringgitan Bupati Bondowoso disaksikan langsung oleh Inspektorat setempat, Selasa (31/8).


Kepala Inspektorat Bondowoso, Ahmad  menerangkan, kegiatan tersebut adalah langkah mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Acara yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK dan Kepala DPKP  juga dilakukan penandatanganan kerjasama mengenai pengelolaan MCP.

"Utamanya terkait dengan sistem tata kelola pemerintahan di daerah," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Ditambahkannya, terdapat 8 area intervensi yang dilakukan KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Semua area tersebut menjadi prioritas karena menjadi tolok ukur pemerintah.

Delapan area tersebut antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

"Itu beberapa hal yang menjadi konsentrasi KPK, untuk mengukur keberhasilan dari MCP ini," sambungnya.

Ditambahkan Ahmad, aplikasi MCP merupakan sarana untuk pengukuran rencana aksi pencegahan korupsi melalui 8 area di atas. 

Ia menguraikan, ada pembagian tugas antara Kemendagri, KPK dan DPKP sesuai dengan tugas masing-masing. Diharapkan sinergi tiga lembaga tersebut untuk lebih mengoptimalkan MCP.

"Seperti DPKP nanti akan memaksimalkan kantor perwakilan untuk melakukan pendampingan terhadap kabupaten atau kota," bebernya. 

Adapun di Kabupaten Bondowoso, aplikasi MCP diketuai oleh Sekda. Sementara, Inspektorat selaku admin akan melakukan pendataan di aplikasi tersebut. 

"Sebenarnya kegiatan ini sudah lama. Mulai 2019. Hanya sekarang lebih dioptimalkan dengan memaksimalkan tiga institusi itu," pungkasnya.