Rencana unjuk rasa yang digelar masyarakat dusun Merak, di Situbondo, Jawa Timur, Selasa (7/9) terpaksa dihentikan polisi. Setelah ada negosiasi dengan perwakilan massa, akhirnya aksi itu harus berubah menjadi audiensi.
- Dua Kelompok Massa Pendemo di Gedung DPR Saling Dorong dan Adu Mulut
- Polisi Ciduk Dua Mahasiswa Tak Berjaket Almamater saat Demo Protes Jokowi
- Disambut Demo di Hari Pertama Bertugas, Ini Janji Pj Bupati Bangkalan
Sejatinya, warga dusun Merak berencana menggelar aksi demo ke DPRD. Mereka mendesak, agar pengesahaan Perubahan APBD 2021 segera dilakukan, mengingat ada anggaran pembangunan akses jalan di daerah tersebut.
"Tuntutan warga yang pertama mendesak DPRD agar segera membahas PAPBD, karena kami memang sangat mengharap akses jalan segera dibangun. Kami sudah pukuhan tahun hidup tanpa ada akses jalan, selain itu ya persoalan pendidikan san kesehatan yang juga belum ada," terang Hudaili, salah satu tokoh masyarakat setempat, ketika berbincang dengan Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa (7/9).
Warga lainnya juga memiliki argumen sama, Lukman salah satunya. Pria yang juga berporfesi sebagai pengacara itu, mengaku sangat mendukung rencana pembangunan akses jalan ke Merak. Dirinya ikut memperjuangkan kebijakan pemerintah terkait pembangunan jalan.
"Saya katakan kecewa, sebagai wakil masyarakat Merak dan juga warga disana, kami berharap agar anggota dewan mau mengedepankan urusan masyarakat. Kami memohon agar pembahasan PAPBD dipercepat, karena itu akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya realisasi pembangunan akses jalan," beber Lukman.
Pantauan di lokasi, massa ini awalnya akan melakukan longmarch dari alun-alun ke kantor DPRD, di jalan Anggrek. Namun itu urung dilakukan, setelah ada negosiasi dengan aparat kepolisian.
Tiba di kantor DPRD, ternyata massa ngotot berorasi, hingga akhirnya terjadi perdebatan lagi dengan polisi. Massa awalnya ngotot untuk menggelar aksi demo, namun kemudian disepakati melakukan audiensi dengan perwakilan.
Informasi lain yang diperoleh, pasca aksi pimpinan DPRD kabarnya langsung melakukan rapat dengan Badan Musyawarah (Banmus), terkait pengaturan ulang jadwal pembahasan seluruh agenda DPRD.
"Iya rapat mas pimpinan, ya bahas yang jadwal Banmus itu," ujar salah satu staf yang enggan disebutkan namanya.
.Diketahui, sesuai jadwal yang diatur, Banmus sebenarnya berencana untuk memulai membahasan PAPBD pada 8 Oktober mendatang, namun jadwal itu dinilai terlalu lama, sehingga warga mendesak untuk dijadwal ulang.
- Dua Kelompok Massa Pendemo di Gedung DPR Saling Dorong dan Adu Mulut
- Polisi Ciduk Dua Mahasiswa Tak Berjaket Almamater saat Demo Protes Jokowi
- Disambut Demo di Hari Pertama Bertugas, Ini Janji Pj Bupati Bangkalan
