Fit And Proper Test Calon Anggota BPK Digelar Tertutup, DPR Minta Publik Tak Saling Curiga

Bahkan, muncul juga desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pemilihan anggota BPK. Setidaknya, untuk menghibdari saling prasangka adanya praktek transaksional untuk meloloskan calon tertentu.

Soal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengajak masyarakat menjauhkan prasangka buruk. Baiknya, semua ikut mengawasi jalannya uji kepatutuan dan kelayakan calon anggota BPK.

"Saya pikir marilah nanti kita sama-sama memantau secara transparan, nanti kita pantau bagaimana hasilnya," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).

Dasco mengatakan, memang sejak awal ada dinamika dalam pemilihan calon anggota BPK yang akan menjalani fit and proper test. Dinamika ini pun juga menjadi sorotan publik.

Hanya saja, lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, soal desakan agar KPK turut mengawasi kerja Komisi XI tak perlu dilakukan. Sebab tanpa didesak pun, KPK sudah memiliki kewajiban melakukan pengawasan.

"KPK tentu akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pemantauan terhadap misalnya yang terjadi ada dinamika-dinamika yang mungkin dianggap akan terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya," pungkasnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyampaikan bahwa praktik permainan uang dalam pemilihan calon anggota BPK sangat mungkin terjadi.

Menurut Lucius, praktik transaksional dalam perekrutan pejabat publik ini selalu muncul lantaran sudah adanya kejadian serupa, yakni pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana.

"Praktik membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu. Di sisi lain, nafsu para calon untuk bisa duduk di BPK sangat tinggi. Karena itu ya mungkin saja itu permainan uang itu," kata Lucius, Selasa (7/9).