Pengamat: Seharusnya Jokowi Tegur Bobby Nasution Lebih Keras

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah seharusnya menegur Kepala Daerah apabila dinilai sudah melakukan penyimpangan. Hal tersebut juga berlaku kepada Walikota Medan Bobby Nasution yang adalah menantunya sendiri.


Atas dasar itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai wajar jika kemudian Jokowi menegur suami Kahiyang Ayu jika merasa ada kesalahan dalam memimpin daerah.

"Teguran yang dilakukan presiden terhadap Bobby Nasution juga beralasan. Sebab, tidak seharusnya dana APBD mengendap di bank," katanya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/9).

Menurut Jamiluddin, Jokowi seharusnya menegur Bobby Nasution lebih keras. Pasalnya, dengan mengendapnya APBD di bank, akan membuat perekonoman di Medan bisa terus melambat.

"Kasus mengendapnya APBD di bank bukan lagi rahasia. Bahkan kesannya hal itu seolah bukan suatu pelanggaran. Karena itu, presiden juga harus menegur keras semua kementerian, gubernur, bupati dan walikota yang melakukan hal yang sama," tegasnya.

Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakulan agar keadilan ditegakkan. Sebab tidak selayaknya APBN dan APBD diendapkan di bank.

"Dengan begitu, pelanggaran semacam itu dapat diatasi," tandasnya.

Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Menurut Kepala Negara, APBD daerah-daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.

Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebut serapan APBD Kota Medan. Saat ini, APBD Kota Medan yang mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9).