Partai Gerindra sepakat dengan usulan agar Presiden Joko Widodo menemui ketua umum partai politik untuk mencari jalan tengah penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024.
- Ibas Yakin Pemerintah Masih Punya Nurani Menilai KLB Deli Serdang
- 3 Faktor Utama Surya Paloh Usung Anies Baswedan Jadi Capres
- Makan Dibatasi 20 Menit, Natalius Pigai: Izinkan Saya Menertawai Jokowi dan Kabinetnya Yang Amatiran
"Saya setuju, itu adalah langkah bijak dan baik supaya ada dialog dan interaksi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).
Muzani berharap ada kata mufakat dari hasil musyawarah dalam penentuan tanggal pencoblosan itu. Artinya, persoalan tanggal pencoblosan tidak sampai diselesaikan dengan mekanisme voting.
"Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," terangnya.
Soal masih banyaknya partai politik yang berseberangan dengan usulan pemerintah, Wakil Ketua MPR ini memandang hal tersebut adalah satu kewajaran dalam berdemokrasi.
"Saya kira itu bagian dari demokrasi yang berkembang dalam pengambilan keputusan di Parlemen," pungkasnya.
Masih ada beda usulan antara pemerintah yang mengusulkan pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, KPU RI mengusulkan tanggal 21 Februari.
Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU. 
- Tunggakan 6 Raperda Akan Dimasukkan Tahun 2024
- Bandara Kertajati Contoh Infrastruktur Tidak Tepat Sasaran, tapi Subsidi BBM Dikurangi Terus
- Masuk Empat Besar Di Survei Indopol, Golkar Jatim Anggap Cermin Dan Penambah Semangat
