- Mereduksi Islam, Menuju Kepunahan NKRI
- Haul Gus Dur, 13 Tahun Etika Kekuasaan Terkubur
- Jangan Stigma Negatif Pesantren!
PANDORA papers adalah skandal penghindaran pajak terbesar dan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Skandal ini melibatkan uang sebesar USD 11 ribu triliun. Ssebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara.
Indonesia juga ikut menyumbangkan dua nama dalam skandal ini. Mereka adalah menteri senior, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto.
Dunia menyebutnya sekarang sebagai skandal penghindaran pajak. Sebutan merujuk pada upaya dunia untuk membersihkan uang kotor yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya.
Bagi Indonesia apakah ini sebuah skandal besar? Yang jelas ini aib bagi pejabat negara. Pertama, skandal ini terungkap di tengah upaya Pemerintah Indonesia menjalankan tax amnesti, sejak 2016, tak lama setelah Presiden Joko Widodo berkuasa.
Kedua, pejabat negara yang terlibat dalam kasus ini seharusnya memanfaatkan program tax amnesty jilid 1. Mereka seharusnya memohon pengampuan pajak kepada pemerintah, membayar tax amnesty dan membersihkan dirinya dari kegiatan penghindaran pajak.
Sekarang pemerintah Jokowi mengagendakan tax amnesty jilid 2. Setelah Pandora Papers terbuka, maka program ini akan menjadi aib karena publik akan menilai bahwa tax amnesty adalah cara untuk menyelamatkan dua menteri koordinator di Kabinet Jokowi dari pidana pajak.
Penghindaran pajak oleh pejabat negara terjadi tepat di saat pemerintah mengampanyekan warga negara lain untuk disiplin dan taat membayar pajak. Ini menjadi aib bagi pemerintah Jokowi karena dua pejabat menteri masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di perusahaan cangkang untuk menghindari pajak.
Keterlibatan dua menteri pemerintahan Jokowi dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan pengindaran pajak--jumlahnya setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN--akan menjadi borok bagi pemerintah. Cela ini juga menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan kedesiplinan pajak di dalam negeri.
Upaya pemerintah untuk menggenjot pajak pribadi akan menjadi bahan cemoohan karena coreng di wajah Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Saat negara menekan warga negara untuk membayar pajak, dua menteri ini justru mengemplang.
Lebih jauh lagi ini akan menjadi sandungan besar bagi pemerintahan Jokowi dalam menarik investasi ke Indonesia. Para investor bakal takut diperas oleh pejabat negara Indonesia yang doyan menyimpan uang mereka di tempat-tempat gelap.
Kemampuan para pejabat melakukan hal itu akan sangat menakutkan bagi investor karena pejabat negara doyan uang haram. Pak Jokowi kudu hati-hati, rakyat bisa marah kalau hal ini terus dibiarkan. 
Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
