Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung terus menuai polemik di masyarakat. Khususnya setelah anggaran proyek tersebut membengkak hingga Rp 27 triliun.
- Hari Ini Pendaftaran Bacaleg Dimulai
- Datangi Jampidsus, Kuasa Hukum Irwan Hermawan Bawa Gepokan Dolar AS Senilai Rp 27 M
- Pengamat: Pencabutan PPKM Tidak Berdampak Besar Bagi Ekonomi
Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kereta cepat merupakan contoh proyek yang dibangun hanya untuk gagah-gagahan. Selain berisiko hukum di kemudian hari, proyek ini juga menimbulkan banyak masalah.
Mulai dari inkonsitensi Presiden Joko Widodo yang di awal memastikan tidak akan menggunakan APBN, kini mengizinkan APBN digunakan.
“Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung!” urainya lewat akun Twitter pribadi, Senin (11/10).
Jansen Sitindaon sadar bahwa serangan pendengung akan menghampirinya. Narasi serangan juga diyakini akan berkutat pada kasus Hambalang.
Namun demikian, dia mengaku tidak masalah. Apalagi dalam bayangannya, kerugian pembangunan kereta cepat akan jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur lainnya.
“Infrastruktur trap ini di depan mata kita semua. Jangan abaikan itu apalagi utang kita terus numpuk. Dan janjinya dulu tidak pakai APBN,” tegasnya.
- Ketua SC Reuni Akbar 212 Apresiasi Aparat Kawal Jalannya Aksi Hingga Kondusif
- Menangkan Ganjar-Mahfud, Forum Silaturrahim Gus dan Kyai Jatim Kunjungan ke Mataraman
- Ribuan Gen Z dari Mojokerto Jatim, Bertekad Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran