Saat Difabel Kesulitan Masuk Ruang Khusus DPRD Banyuwangi

Sarana pelayanan publik di DPRD Banyuwangi belum ramah bagi penyandang disabilitas/RMOLJatim
Sarana pelayanan publik di DPRD Banyuwangi belum ramah bagi penyandang disabilitas/RMOLJatim

Puluhan penyandang disabilitas pada Senin, 11 Oktober 2021 mendatangi kantor DPRD, Jl Adi Sucipto, Banyuwangi. Mereka tergabung dalam Komunitas Difabel Banyuwangi Bersatu (Difa Wangi).


Sekitar pukul 12.00 WIB rombongan warga disabilitas diterima dalam forum rapat dengar pendapat di ruang khusus sekretariat DPRD Banyuwangi. Dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, I Made Cahyana Negara.

Satu persatu dari mereka mulai memasuki ruangan ber-AC dengan deretan kursi-kursi yang bikin betah diduduki.

Ada yang menggunakan tongkat, yang tuna netra dipandu rekannya, berjalan dengan bantuan kedua tangannya hingga yang menggunakan kursi roda.

Untuk masuk ke ruang rapat khusus DPRD terdapat satu undakan setinggi 15 sentimeter. Diperlukan tenaga tambahan mendorong kursi roda memasuki ruangan dewan itu.

Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara pun tegas mengakui bila secara konstruksi bangunan, gedung dewan tersebut belum ramah bagi kaum disabilitas.

"Ini kita akui gedung dewan belum ramah disabilitas, di mal belum ada, harus dicek juga kantor kecamatan dan desa misal mereka mau mengurus dokumen. Ini otokritik, termasuk bagi kita juga," ungkap Made kepada wartawan.

Fasilitas seperti kursi roda, tongkat alat bantu jalan, kruk juga belum tersedia di gedung dewan yang terhormat itu. Nyaris semua fasilitas di gedung DPRD belum ramah bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, Ketua DPRD Banyuwangi berkomitmen untuk mengubah sarana fasilitas pelayanan publik ramah bagi seluruh warga disabilitas.

Made mengaku juga akan mendorong dan mengawal penegakan Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Perwakilan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difa Wangi Bersatu menyampaikan lima (5) aspirasi, antara lain:

1. Kami ingin dapat dipikirkan dan diperjuangkan melalui kebijakan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 pada rapat paripurna bersama Bupati dan DPRD

2. Memohon kebijakan APBD Kabupaten Banyuwangi menyediakan kebutuhan disabilitas seperti kursi roda, tongkat dan lain sebagainya di tempat pelayanan publik, tempat wisata, mal, supermarket, bandara, stasiun, dan terminal

3. Memohon program pemberdayaan difabel Banyuwangi melalui Dinas Sosial pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkelanjutan. Bantuan pemerintah, dan program lainnya yang bersifat edukasi kemandirian

4. Memohon kepada Bupati dan DPRD untuk menerbitkan perbup atau Perda tentang kesetaraan dan kebutuhan difabel di Kabupaten Banyuwangi 5 persen dari dana desa setiap desa di Kabupaten Banyuwangi

5. Berdasarkan Permensos Nomor 2 tahun 2021 tentang peraturan terbukanya Kartu Penyandang Disabilitas. Maka kami memohon agar sesegera mungkin menerbitkan kartu KPD tersebut sebagai identitas yang telah masuk data nasional agar memperoleh akses layanan. Termasuk konsesi dalam penempatan, kehormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan

"Aspirasi yang kami sampaikan ini supaya aktivitas dan mobilitas kaum difabel Kabupaten Banyuwangi ini dapat berjalan setara," papar Sekretaris Difa Wangi Bersatu, Teguh Rahayu.

Menanggapi hal itu, Made mengucapkan terimakasih telah menyampaikan aspirasinya secara formal kepada lembaga resmi pemerintah. 

Perihal 5 aspirasi yang telah disampaikan tersebut, DPRD Banyuwangi akan memperjuangkan aspirasi mereka dalam pembahasan APBD tahun 2022.

"Ini momennya pas karena pekan depan kita akan melakukan pembahasan APBD 2002," ujar Made.

Kabupaten Banyuwangi, kata dia, sebetulnya juga telah mempunyai Perda yang mengamanatkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, kata Made, hingga saat masih belum ditegakkan 

"Hari ini kita menginginkan penegakan Perda 6/2017 itu pada pemerintah kabupaten untuk melaksanakan aturan, amanah. Kita ingin benar-benar dan sebenarnya menjadi kota yang inklusi," pungkasnya.