Mayoritas warga negara Indonesia menyebut ekonomi rumah tangganya memburuk selama pandemi Covid-19.
- Dividen BUMN Tembus Rp81,5 Triliun, Ekonom: Bukti Keberhasilan Restrukturisasi
- Performa Ekonomi Indonesia di Jalur Baik, Jerman Tertarik Untuk jadi Mitra Kerjasama
- Menko Perekonomian Airlangga Klaim Inflasi Makin Terkendali
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara FGD virtual yang digagas Partai Nasdem bertemakan "Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa Atau...?", Rabu (13/10).
"Tadi adalah evaluasi sosial tropik terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, kalau ini adalah kondisi ekonomi rumah tangga responden, kita wawancara responden opini publik, dan sepertinya sama dengan evaluasi secara sosial tropik evaluasi secara egoisentrik mengenai rumah tangga, responden lebih banyak yang mengatakan jauh lebih buruk ketimbang yang mengatakan jauh lebih baik,” ucap Burhanuddin.
Dalam periode September 2021, tren ekonomi rumah tangga warga Indonesia dikatakan menurun dari waktu ke waktu. Hal itu, bisa dilihat dari perspektif metodologi gelas setengah penuh dan gelas setengah kosong.
"Gelas setengah kosong, masih banyak yang mengatakan ekonomi rumah tangga warga negara Indonesia secara umum buruk,ketimbang yang mengatakan membaik. Tapi kalau kita melihat gelas setengah penuh, tren pertumbuhan ekonomi rumah tangga tadi secara overtime mengalami penurunan secara signifikan,” paparnya.
Untuk kondisi politik nasional, lanjut Burhanuddin, menurut publik secara umum, kondisi politik nasional dinilai baik.
“Kondisi politik secara nasional yang mengatakan baik atau sangat baik sedikit lebih banyak dibandingkan yang mengatakan buruk. Meskipun yang mengatakan sedang masih banyak. Trennya, jadi yang mengatakan kondisi politik membaik itu meningkat dibandingkan bulan Juli 2021 ketika kita tanyakan di bulan September,” tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI, Muhammad Husen, juga dihadiri oleh sejumlah narasumber pakar. Yaitu pakar Hukum dan Sejarah, pakar Hukum Tatanegara sekaligus Stafsus Wakil Ketua MPR RI, Dr. Atang Iriawan; serta pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti.
- Hasil Survei: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun 6,6 Persen, Prabowo-Gibran Naik 6,1 Persen
- Survei Akhir 2023, Elektabilitas Prabowo-Gibran Makin Tak Terkejar
- Survei dan Fabrikasi Opini Publik
