Pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dicurigai menyisipkan agenda terselubung.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Dugaan itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani lantaran merasa aneh agenda pindah ibukota disampaikan pemerintah usai Pilpres 2019 berakhir. Bukan saat kampanye presiden berlangsung, Lalu mengerucut ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.
"Publik bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini pada pemilu," kata Kamhar diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/10).
“Semakin dikejutkan lagi ternyata di lokasi IKN tersebut lahan konsesi Pak Hashim dan Pak Prabowo begitu luas," sambungnya.
Lagipula, kata Kamhar, pemindahan IKN di saat pandemi Covid-19 hanya akan membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk. Sialnya, pemerintah ternyata tetap keukeuh ingin memindahkan IKN.
"Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan Oligarki," katanya.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
