Warga Blitar yang tinggal di lahan sengketa menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati di Kanigoro, Selasa (9/11) kemarin.
- Ziarah ke Makam Bung Karno, SBY Sebut Punya Memori Istimewa di Pusara Sang Proklamator
- Paguyupan Tukang Becak Di Blitar Dukung Prabowo-Gibran
- Rumah Tangga Harmonis Berakhir Fatal
Inti dari demo tersebut, warga menuntut pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sengketa lahan. Apalagi saat ini bermuculan oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan pribadi.
Wakil Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS), Mohammad Trijanto mengatakan dalam orasinya, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas. Sebab ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas di wilayah.
“Harusnya segera mengumpulkan camat dan kepala desa tempat terjadi sengketa lahan. Sosialisasi kepada mereka agar tidak muncul oknum oknum yang dapat merugikan atau memicu permasalahan di lapangan,” tegasnya.
Trijanto mengungkapkan, saat ini ada ribuan warga Blitar yang kini tinggal di lahan bersengketa. Sebenarnya mereka juga ingin ikut aksi dan mendengarkan langsung penjelasan dari pemerintah. Namun, karena masih masa pandemi mereka mempercayakan aksi kepada perwakilan masing-masing.
Ditambahkan Trijanto, program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di tanah air harus berjalan bersama-sama. Upaya mafia-mafia tanah yang tetap menginginkan tanah terus berkonflik harus segera dihentikan.
"Dalam hal ini negara harus hadir untuk segera meluruskan sejarah," tandasnya.
Sementara itu warga Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Joko Agus Prasetyo mengatakan pemerintah kurang tanggap atas persoalan sengketa ini. Padahal persoalan lahan tersebut sudah menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat. Bahkan surat untuk memasukan sengketa lahan sudah jadi skala prioritas penanganan konflik agraria.
“Semua warga sudah tahu. Tapi kok tidak ada tindaklanjut,” katanya.
Di sisi lain, saat ini sudah bermunculan oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut dengan menarik iuran yang diduga untuk keuntungan pribadi.
“Bukannya itu (oknum) nanti bisa jadi masalah,” katanya.
Joko menyebutkan persoalan ini juga pernah terjadi di wilayah Gandusari. Beruntung saat itu, pemerintah setempat segera ambil sikap tegas. Sehingga persoalan ini bisa dihilangkan.
“Beruntung sana segera ambil sikap tegas,” pungkasnya.
- Ziarah ke Makam Bung Karno, SBY Sebut Punya Memori Istimewa di Pusara Sang Proklamator
- Paguyupan Tukang Becak Di Blitar Dukung Prabowo-Gibran
- Rumah Tangga Harmonis Berakhir Fatal
ikuti update rmoljatim di google news
