Perombakan kabinet wajib segera dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintah. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto meminta Jokowi segera mengganti menteri yang sudah tak bisa menjalankan visi misi presiden.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Perombakan kabinet wajib segera dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintah.


Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto meminta Jokowi segera mengganti menteri yang sudah tak bisa menjalankan visi misi presiden.

"Reshuffle kali ini tidak hanya sebagai momentum perbaikan, tetapi juga harus menjadi entry point evaluasi menteri-menteri yang merasa superhero tapi mingkem bingung mau ngapain," ujar Satyo, diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).

Namun demikian, Satyo menganggap, selain banyaknya menteri yang bermasalah itu, ada menteri yang patut dipertahankan.

"Dari sekian banyak yang gagal dan ngawur, namun ada orang-orang dengan kategori right man on the right place," kata Satyo.

Para menteri yang dimaksud Satyo yaitu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi; dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.