Usulan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dianggap berbahaya.
- Mantan Anggota Komnas HAM: Prabowo Bukan Pelanggar HAM
- Ramai Membully dan Membunuh Polisi di Tengah Polisi Profesional, Emansipatoris, dan Humanis
- Aktivis HAM Soroti Vonis Mati Ferdy Sambo, Natalius Pigai: Seharusnya Dihukum Maksimal
Aktivis Natalius Pigai berpandangan, Korps Bhayangkara selama ini dibentuk sebagai lembaga yang dituntut independen.
Jika Polri berada di bawah kementerian, maka dikhawatirkan independensi tersebut benar-benar hilang. Sebab, kementerian di pemerintahan selama ini banyak diisi oleh tokoh dari partai politik.
"Institusi Polri harus independen. Tanpa di bawah kementerian saja sering diintervensi, apalagi di kementerian dan menterinya kader partai," kata Natalius Pigai dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/1).
Oleh karenanya, ia memandang usulan yang disampaikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berbahaya.
"Usulan ini prematur dan berbahaya," tutup mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Gubernur Lemhannas, Letjen Agus Widjojo mengatakan, usulan tersebut tak terlepas dari kajian masalah keamanan dalam negeri. Di mana menurutnya, Polri masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agus menyatakan, kedudukan Polri seyogianya sama dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sehingga, secara kedudukan baik Polri maupun TNI merupakan lembaga operasional.
"Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," kata Agus, Jumat (31/12).
- Polri: Terima Kasih, Proses Pemungutan Suara Berjalan Kondusif
- Lakukan Penyitaan Aset, Polri Persempit Ruang Gerak Buronan Narkoba Fredy Pratama di Thailand
- Polri Turut Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Hingga Tuntas
