Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan industri kreatif mantapkan Industri Kreatif Melalui Digital.
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
"Berangkat dari dinamika, capaian, tantangan, rancangan tema RKPD 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi,” ungkap Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji di salah satu Hotel di Kota Malang, Rabu (19/01).
Apresiasi juga disampaikan oleh Sutiaji terhadap seluruh pihak, atas dukungannya selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
“Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika kita terus membangun kerja sama secara kolaboratif, inovatif, tangguh dan aspiratif. Kami juga meminta maaf, bagi aspirasi masyarakat yang belum tertuntaskan,” tutur orang nomer satu di Kota Malang tersebut.
Bahkan Sutiaji optimis bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. "Ini perlu kita manfaatkan, momentum di tahun akhir RPJMD, untuk mencapai target-target indikator pembangunan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
“Ada lima prioritas tahun 2023, yakni pemenuhan target kinerja, penguatan penuntasan permasalahan utama (banjir, kemacetan, dan pengangguran), penguatan ketahanan sistem kesehatan, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas, serta penguatan branding kota,” imbuhnya.
Meski pencapaian sejumlah target, lanjut Sutiaji, sangat terpengaruhi akibat Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir ini. Namun sejumlah indikator tercatat tetap positif selama pandemi. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat naik dari 81,45 (2020) menjadi 82,04 (2021).
Penguatan dimensi sosial budaya juga terpantau dari membaiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
"Di sisi tata kelola pemerintahan, capaian signifikan terlihat pada kenaikan nilai indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang naik dari predikat BB (2019) menjadi A (2020). Di Indonesia hanya 11 kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh predikat ini,” jelas Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu SH., M.Hum mengatakan, Forum Konsultasi Publik adalah bagian proses perencanaan pembangunan untuk mewadahi aspirasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2023 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
“Kami mengundang lebih kurang 225 perwakilan berbagai stakeholders sebagai bentuk nyata partisipasi publik,” papar Dwi.
Dalam kegiatan itu, nampak hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seluruh perangkat daerah, lembaga, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha, organisasi profesi keahlian, dan komunitas masyarakat di Kota Malang.[adv] 
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
