E Office Sabdopalon Layanan Digital Desa Terintegrasi Dan Transparan

Launching Aplikasi Sabdo Palon dipendopo Kabupaten Jombang
Launching Aplikasi Sabdo Palon dipendopo Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terus mengembangkan potensi diri dalam membersamai era digitalisasi. Aplikasi E Office Desa " Sabdopalon " Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online " menjadi salah satu sistem integrasi pelayanan publik, Sabtu (29/01).


Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang bersinergi yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan Launching E-Office Desa – Sabdopalon dan launching Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun anggaran 2022 ini.

Melalui smartphone android masyarakat kini bisa mendapatkan 23 layanan surat administrasi, bisa dilakukan sendiri.

Tinggal langsung masuk ke anjungan desa, jadi cetak kemudian baru ditandatangani oleh Kepala Desa. Ini  adalah satu kebutuhan kita saat ini," katanya.

Ia berharap dengan adanya E-Office aplikasi Sabdopalon yang sudah dinantikan dua tahun yang lalu ini maka akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, sehingga akan mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Alhamdulillah sudah ada 9 desa yang telah menjadi pilot project penerapan aplikasi E Office Sabdopalon, semoga ini segera diikuti desa desa yang lain," tuturnya.

Bupati Jombang menegaskan bahwa pada hakekatnya Kepala Desa sampai Bupati, Wakil Bupati merupakan pelayan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya selalu mendorong bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik dan meminta agar hal ini juga diterapkan diseluruh desa, mendiskusikan bersama terkait kendalanya.

Sementara, Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahudin menjelaskan bahwa Sabdopalon adalah singkatan dari Sistem Administrasi, Berita, Data Deso dan Pelayanan Online.

Sebuah sistem integrasi data yang berbasis data kependudukan yang bersumber dari Dispendukcapil dan Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).

"Data itu digunakan untuk pelayanan permohonan surat keterangan desa bagi masyarakat. Dan terdapat 23 jenis surat antara lain, pengantar SKCK, pengantar laporan kehilangan, keterangan belum menikah, keterangan usaha, surat keterangan pindah, dan surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," terangnya.

Adapun pelayanan, masih kata Sholahudin, bisa diakses online selama 24 jam secara mandiri oleh masyarakat dan dimanapun, hal ini diharapkan dapat mencerminkan pelayanan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Selain itu, lanjutnya, sistem ini juga ada layanan yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Jombang dan Data Keluarga berdasarkan pendataan oleh PPKB - PPPA Jombang, yang diharapkan hal ini dapat menguatkan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang.

Dalam menu data keluarga, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat memantau keberadaan keluarga yang berisiko stunting apakah terdaftar atau belum dalam DTKS Kabupaten Jombang dan sebagai penerima BPNT, PKH dan PBI no, data tersebut juga disampaikan dalam bentuk peta, yang berguna untuk mengetahui sebaran keluarga yang terdaftar dalam dtks maupun data keluarga," paparnya.

Sholahudin menambahkan juga ada menu yang terintegrasi dengan Siskeudes, sehingga masyarakat dapat langsung melihat secara real time tentang total pendapatan, total realisasi belanja per bidang dan pembiayaan, hal ini diharapkan akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

"Aplikasi ini juga memberikan ruang bagi desa untuk menampilkan profil dan potensi desa sesuai dengan karakter desa masing-masing," imbuhnya.

Sekedar informasi, Aplikasi ini dapat langsung diakses oleh masyarakat tanpa melakukan login/proses memasukkan username dan password, namun terdapat beberapa menu yang mempunyai otorisasi khusus, hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang data penduduk.

Simulasi Aplikasi dilakukan oleh 9 Desa yang menjadi pilot project yaitu, Desa Pulosari Kecamatan Bareng, Desa Candimulyo Desa Kepatihan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang, Desa Kedawong Kecamatan Diwek, Desa Kebonagung Kecamatan Ploso, Desa Kedunglosari Kecamatan Tembelang, Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh, Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung.