Insiden penurunan paksa papan nama Muhammadiyah di Masjid Al Hidayah di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (25/2), dinilai tidak sejalan dengan tagline Banyuwangi Reborn.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
Hal ini disampaikan Aktivis Sosial Politik, Danu Budiyono pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (28/2).
"Penurunan paksa papan nama Muhammadiyah merupakan tindakan persekusi dan pengkhianatan. Apalagi dilakukan oleh camat, kepala desa dan unsur Forpimka. Insiden ini telah merusak tagline Banyuwangi Reborn yang salah satu visi besarnya adalah Merajut Harmoni," jelas Danu.
Dalam video penurunan papan nama Muhammadiyah yang viral tersebut, ada camat, kepala desa dan unsur Forpimka yang hadir.
Danu menyesalkan sikap mereka yang tidak paham masalah keyakinan, termasuk masalah organisasi keagamaan.
"Harusnya mereka paham kalau masalah keyakinan, termasuk masalah organisasi keagamaan itu sangat sensitif. Harusnya dibacakan hasil kesepakatan sebelumnya. Mereka harus mengundang seluruh tokoh setempat dan hadirkan pimpinan Muhamadiyah. Minimal ada berita acaranya yang dikasihkan ke pimpinan Muhammadiyah jika mau ada pembongkaran papan nama," tegasnya.
Melihat tayangan utuh video penurunan papan nama Muhammadiyah, Danu mengecam keras tindakan aparat Kecamatan Cluring yang terkesan seperti preman bayaran.
"Kami mengecam keras tindakan arogan anak buah Bupati, anak buah Kapolres, dan anak buah Dandim yang ada di lokasi kejadian. Dan mohon insiden ini menjadi atensi pihak terkait untuk merajut ulang agar harmoni di Banyuwangi betul-betul terjaga," demikian Danu.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
