Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024, baik pemilhan legislatif (pileg), pemilihan presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2022 ini.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
Saat ini sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024.
Beberapa menteri itu diantaranya: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024.
Selain minta Jokowi memecat, Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur.
Menurut Fahri Hamzah para menteri sebaiknya fokus menyelamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.
"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari 'cuan' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!," kata Fahri dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/5).
Fahri mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan.
Menurut Fahri, akan susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.
"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, 'Bukan pejabat tinggi bias') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden,” tegasnya.
Menurutnya, jika para menteri di Kabinet Indonesia Maju bekerja secara profesional menjadi pembantu Presiden Joko Widodo, maka seharusnya menunjukkan kerja nyata di akhir masa jabatan periode kedua ini.
"Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada 'Aji Mumpung', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,” tegasnya. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
